nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPRD DKI Usulkan Pemprov Bikin Regulasi Penggunaan Plastik Organik

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Jum'at 10 Januari 2020 21:58 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 01 10 338 2151619 dprd-dki-usulkan-pemprov-bikin-regulasi-penggunaan-plastik-organik-7if6aGdC2Z.jpg Foto Ilustrasi shutterstock

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat atau pasar tradisional. Pergub itu sudah diundangkan pada 31 Desember 2019.

Pergub tersebut mendapatkan dukungan dari Anggota Komisi B DPRD DKI, Ichwanul Muslimin. Namun, ia meminta kepada Anies agar tidak perlu ikut berpolemik oleh segelintir orang yang terus mempersoalkan kebijakan penggunaan sampah satu kali pakai.

"Masyarakat harus dibiasakan tidak menggunakan kantong plastik. Efeknya tidak sekarang, tapi jangka panjang untuk menjaga lingkungan," kata Ichwanul di Gedung DPRD DKI, Jumat (10/1/2020).

Baca juga: Kantong Plastik Dilarang di Jakarta, Warga: Semoga Konsisten

Anul-sapaan akrab Ikhwanul Muslimin- menjelaskan, sampah plastik bukan berasal dari senyawa biologis, tetapi memiliki sifat sulit terdegradasi atau hancur. Bahkan, hancurnya plastik membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun baru hancur secara sempurna.

"Saya juga usulkan, agar Pemprov juga buatkan regulasi penggunaan plastik organik," sambungnya.

 Baca juga: Mulai 1 Juli, Pemprov DKI Larang Swalayan & Pasar Tradisional Pakai Kantong Plastik

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, Anies tidak perlu ragu adanya protes dari pengusaha ritel atau pelaku usaha yang bergantung dengan plastik. Semestinya, mereka harus bisa membiasakan dengan kantong sekali pakai.

"Bagaimana penyediaan pengganti kantong plastik. Pelaku usaha harus siapkan itu. Bisa siapkan goodie bag atau apa pub, kantong ramah lingkungan," jelasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI itu juga mengungkapkan, efek dari sampah plastik bisa mencemari tanah, air, laut, dan bahkan udara.

"Di Jakarta, air masuk ke tanah harus cepat. Nah, kantong plastik akan mengganggu jalur air yang teresap ke dalam tanah. Saya sudah sampaikan diawal. Ini menjaga lingkungan untuk jangka panjang," pungkasnya.

Perlu diketahui sebelumnya, sanksi untuk pihak pengelola yang masih nakal menggunakan kantong plastik sekali pakai adalah teguran tertulis, uang paksa, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin.

Sedangkan bagi pelaku usaha atau tenant hanya akan diberikan sanksi administratif berupa teguran. Hal itu tercatat dalam Pasal 29 Ayat 1 Pergub Nomor 142 Tahun 2019, yang berbunyi; Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup (LH).

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini