Wali Kota Depok Bantah Keluarkan Kebijakan Razia LGBT Terkait Kasus Reynhard

Wahyu Muntinanto, Okezone · Kamis 16 Januari 2020 14:33 WIB
https: img.okezone.com content 2020 01 16 338 2153744 wali-kota-depok-bantah-keluarkan-kebijakan-razia-lgbt-terkait-kasus-reynhard-U09wO4Mh8f.jpg Wali Kota Depok, Mohammad Idris (Foto: Okezone/Wahyu)

DEPOK - Wali Kota Depok, Muhamad Idris Abdul Somad membantah telah mengeluarkan kebijakan mengenai razia aktivitas kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di kos-kosan dan apartemen di Kota Depok, Jawa Barat.

Dia mengaku terkait imbauan razia tersebut, pihaknya hanya menjalankan peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan UUD45.

"Sudah tupoksi kita penertiban di manapun, tak hanya LGBT seluruh tindakan yang melanggar norma baik norma negara, etnis bangsa, itu ada ketentuan penertibanya," kata Idris usai meresmikan penerapan alat perekam data transaksi online di Jalan Margonda, Kamis (16/01/2020).

Baca Juga: Imbas Kasus Reynhard, Wali Kota Depok Perintahkan Satpol PP Gelar Razia Rutin

"Ketika ada kasus ini (Reynhard Sinaga) saya sudah perintahkan Satpol PP dan Dinas Kependudukan untuk melakukan peningkatan aktivitas di kos-kosan dan apartemen saya tidak mengatakan LGBT secara khusus, di antaranya ada penyimpangan seksual tak hanya LGBT. Periksa saja edaran saja tidak punya," sambungnya.

Sebelumnya, Komnas HAM menilai imbauan Wali Kota Depok, Idris Abdul Somad untuk melakukan razia aktivitas kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) serta pembentukan crisis center khusus korban terdampak LGBT merupakan tindakan diskriminatif. Komnas HAM meminta kebijakan itu dibatalkan.

Reynhard

"Komnas HAM telah melayangkan surat kepada Wali Kota Depok untuk meminta pembatalan kebijakan serta permintaan perlindungan bagi kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender tersebut. Imbauan tersebut bertentangan dengan dasar negara Republik Indonesia, UUD 1945," kata Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam keterangannya, Senin 13 Januari 2020.

Terkait surat Komnas HAM ke Wali Kota Depok soal adanya tindakan diskriminatif karena perintah razia di kosan dan apartemen, Idris mengaku belum menerima surat tersebut secara langsung, terlebih tidak ada kebijakan yang dikeluarkan olehnya.

"Saya belum dapat terima surat secara langsung dari Komnas HAM dan katanya kita sudah keluarkan kebijakan sama sekali saya belum pernah keluarkan kebijakan apapun," paparnya.

Menurut Idris, razia yang diperintahkan ke Perangkat Daerah (PD) melalui Satpol PP dan Dinas Kependudukan merupakan program lama yakni pemberdayaan dan penertiban.

"Kami punya program namanya pemberdayaan dan penertiban sudah lama, saya titipkan di DPAMK perlindungan anak supaya anak-anak baik dan saya titipkan ke Satpol PP sebagai penegak perda," tutupnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini