nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Komnas HAM Minta Razia LGBT Dibatalkan, Ini Respons Wali Kota Depok

Wahyu Muntinanto, Jurnalis · Kamis 16 Januari 2020 20:00 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 01 16 338 2153951 komnas-ham-minta-razia-lgbt-dibatalkan-ini-respons-wali-kota-depok-kRNUi6w3Z9.jpg Wali Kota Depok, Mohammad Idris (Foto: Okezone)

DEPOK - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melayangkan surat ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Surat itu merupakan imbauan agar Pemkot Depok mencabut keputusan melakukan razia lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), di tempat kos-kosan dan apartemen di Kota Depok, Jawa Barat.

Namun, Wali Kota Depok Idris Abdul Somad menegaskan jajarannya tidak mengeluarkan kebijakan razia aktivitas LGBT, sebab razia itu dilakukan tidak hanya aktivitas LGBT secara khusus, akan tetapi seluruh masalah penyimpangan seksual. Soal surat dari Komnas HAM, Idris pun mengaku belum menerimanya.

"Kebijakan yang sudah ada banyak juga masyarakat keberatan itu wajar, isi kepala kita berbeda-beda, tapi jangan dilihat secara pribadi," kata Idris usai meresmikan penerapan alat perekam data transaksi online di jalan Margonda, Kamis (16/01/2020).

Baca Juga: Wali Kota Depok Bantah Keluarkan Kebijakan Razia LGBT Terkait Kasus Reynhard

Menurut dia, razia kos-kosan dan apartemen di Depok saat ini juga masih belum efektif untuk mencegah penyimpangan seksual. Hal tersebut karena aturan Penertiban Umun atau Tibum yang ada, terganjal dan dibatasi oleh hak privasi dari pemilik tempat.

"Belum efektif peraturanya masih Tibum, sementara ada peraturan privasinya yang dibatasi oleh pemilik apartemen, ini kesulitanya. Makanya dari sisi kependudukan, Pol PP juga berhak soal pemberdayaan ini, ketika ada laporan dari masyarakan baru kami kroscek dan lakukan penertiban," jelasnya.

Reynhard

Sebelumnya, Komnas HAM menilai imbauan Wali Kota Depok Idris Abdul Somad untuk melakukan razia aktivitas kelompok LGBT, merupakan tindakan diskriminatif. Komnas HAM meminta kebijakan itu dibatalkan.

Komnas HAM telah melayangkan surat kepada Wali Kota Depok untuk meminta pembatalan kebijakan serta permintaan perlindungan bagi kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender tersebut. Imbauan tersebut bertentangan dengan dasar negara Republik Indonesia, UUD 1945.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini