nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PTUN Batalkan Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F, Pemprov DKI Akan Banding

Fadel Prayoga, Jurnalis · Selasa 28 Januari 2020 19:36 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 01 28 338 2159693 ptun-batalkan-pencabutan-izin-reklamasi-pulau-f-pemprov-dki-akan-banding-YOpAEzfTm6.jpg Pulau Reklamasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan PT Agung Dinamika Perkasa, yang meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan pencabutan izin reklamasi Pulau F. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memastikan akan banding.

Kepala Biro Hukum Pemprov DKI, Yayan Yuhanah mengatakan, akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. Kini, kata Yayan, sedang disusun memori bandingnya.

"Iya (banding, red). Kami akan memperkuat alasan-alasan, meyakinkan hakim bahwa apa yang sudah kami kerjakan itu prosedurnya sudah sesuai. Itu kan kami kalahnya di prosedur, ada yang terlewati. Kalau kewenangan, kewenangan Pak Gubernur," kata Yayan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Baca Juga: Anies Tunjuk Denny Indrayana untuk Hadapi Gugatan Pengembang Pulau Reklamasi di PTUN

Yayan menambahkan, untuk memperkuat argumen-argumen saat persidangan nanti, pihaknya akan menggandeng anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bambang Widjojanto dan Nursyahbani.

"Tim Gubernur (TGUPP) akan memonitor apa yang kita kerjakan, apa yang akan kita sampaikan. Tapi, mereka tidak bisa jadi pengacara, hanya mendampingi," ujarnya.

Putusan PTUN yang membatalkan pencabutan izin reklamasi Pulau F bernomor perkara 153/G/2019/PTUN.JKT ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Andi Muh Ali Rahman, serta Umar Dani dan Enrico Simanjuntak selaku anggota pada Selasa, 21 Januari 2020.

Persidangan sudah berjalan sejak 3 September 2019. Dalam putusan itu, Anies harus mencabut Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1409 Tahun 2018 terkait pencabutan izin reklamasi Pulau F.

Baca Juga: Anies: Kami Akan Lawan Pengembang yang Melanjutkan Reklamasi!

Kepgub Nomor 1409 Tahun 2018 itu diterbitkan Anies pada 6 September 2018, sebagai dasar hukum membatalkan perizinan reklamasi pada Kepgub Provinsi DKI Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 yang dibuat mantan gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 ," demikian bunyi putusan yang dikutip, dalam laman resmi PTUN Jakarta pada Selasa 28 Januari 2020.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini