JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membongkar lokasi sementara penampungan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rencananya, pembongkaran itu akan berlangsung di akhir Februari 2020.
Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi mengatakan, lahan bekas lokasi sementara itu akan dijadikan sebagai kawasan untuk mengintegrasikan transportasi umum di kawasan Stasiun Tanah Abang, yakni transjakarta, angkutan perkotaan (angkot) Jak Lingko, dan kereta rel listrik (KRL).
Kemudian, lanjut dia, lokasi itu juga akan menjadi tempat para pengemudi ojek online menunggu penumpang.
"(Loksem) JP 15 itu akan kami hapus (bongkar) akhir Februari, kami sudah sosialisasi (kepada pedagang)," ujar Irwandi saat dihubungi, Senin (10/2/2020).
 
Menurut Irwandi, para pedagang di lokasi sementara di Tanah Abang tersebut akan di relokasi ke lokasi binaan PKL di Pasar Pisang Palmerah, Jakarta Barat dan Cempaka Sari, Jakarta Pusat.
Selain itu, para PKL yang berjualan di trotoar Jalan Jatibaru Bengkel dan Jalan Jatibaru Raya juga akan di relokasi ke Blok F Pasar Tanah Abang.
Irwandi menerangkan, para pedagang nantinya bisa berjualan secara gratis selama enam bulan pertama. "Hari Rabu rencananya kami pindahkan, ada 149 (PKL)," kata dia.
 
Irwandi menjelaskan, Pemprov DKI juga berencana membongkar bekas rumah dinas camat Tanah Abang di kawasan tersebut untuk memperluas area integrasi. Saat ini Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Jakarta masih memproses penghapusan aset tersebut.
Penyediaan lahan untuk integrasi transportasi ini merupakan tindak lanjut dari pembentukan perusahaan patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta, yakni PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Tugas pertama perusahaan itu adalah menata empat stasiun di Jakarta, salah satunya Stasiun Tanah Abang.
"Nanti transjakarta bisa manuvernya lebih enak, ojek online enggak mangkal di jalan lagi. Begitu penumpang turun di situ, langsung ojek online jemput, transjakarta jemput, Jak Lingko jemput," tukas Irwandi.
Baca Juga: Tidak Hanya Berantas Pencurian Ikan, Ini Bukti Nyata Ketegasan KKP
(wal)
