nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Sebaiknya Dilibatkan Awasi Proses Pemilihan Wagub di DPRD DKI

Fadel Prayoga, Jurnalis · Jum'at 21 Februari 2020 03:03 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 02 21 338 2171833 kpk-sebaiknya-dilibatkan-awasi-proses-pemilihan-wagub-di-dprd-dki-OxkIKanTtN.JPG Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta telah menyepakati dalam tata tertib (tatib) bahwa pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta akan dilaksanakan secara tertutup, dengan cara masing-masing anggota DPRD DKI menuliskan nama calon Wagub DKI dalam selembar kertas.

Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic, and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun, menilai, pemilihan Wagub DKI Jakarta oleh DPRD DKI baik tertutup maupun terbuka sangat rawan terjadi politik uang. Ia meminta KPK ikut terlibat dalam proses penggantian Sandiaga Uno tersebut.

"KPK, PPATK, Panwas pemilihan, atau LSM (lembaga swadaya masyarakat) tidak dilibatkan mengawasi anggota DPRD DKI sepanjang masa pemilihan Wagub DKI," ujar Ubedilah saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis 20 Februari 2020.

Menurutnya, jajaran parlemen Kebon Sirih dalam hal ini dalam membuat tata tertib pemilihan Wagub DKI telah mengabaikan aspirasi publik.

“Ada dua hal penting yang diabaikan DPRD DKI. Pertama, DPRD DKI telah mengabaikan aspirasi warga Jakarta yang menghendaki adanya uji publik cawagub,” katanya.

Uji publik ini, menurutnya, selain untuk mengetahui gagasan cawagub dan menguji integritas cawagub, juga sebagai upaya menangkap spirit substantif demokrasi, karena cawagub sebelumnya dipilih langsung oleh warga Jakarta.

“Kedua, DPRD DKI Jakarta telah mengabaikan aspirasi warga Jakarta yang menghendaki adanya pengawasan dalam pemilihan cawagub. Pengawasan ini penting dilakukan agar DPRD DKI terhindar dari politik uang, yang akan mengurangi kepercayaan publik pada anggota DPRD,” tuturnya.

Lebih lanjut ia menambahkan kedua cawagub DKI Jakarta harus melepaskan jabatan dari struktur partai dan kekuasaan lain yang melekat, termasuk jabatan anggota DPR RI yang saat ini dimiliki Ahmad Riza Patria.

“Ini penting dilakukan untuk menghindari semacam conflict of interest dalam pemilihan cawagub DKI Jakarta. Jadi begitu kedua calon resmi memasuki tahapan pemilihan di DPRD DKI Jakarta, maka saat itu pula seluruh jabatan politis yang melekat pada kedua cawagub harus dilepaskan,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta telah selesai membahas tatib pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta. Aturan ini dimasukan dalam tatib DPRD periode 2019-2024.

Pengesahan dilakukan hari ini, Rabu 19 Februari 2020 dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Prasetio menyatakan tatib DPRD resmi dijadikan peraturan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini