nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

2.000 Personel TNI-Polri Dikerahkan Amankan Aksi 212

Muhamad Rizky, Jurnalis · Jum'at 21 Februari 2020 14:18 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 02 21 338 2172041 2-000-personel-tni-polri-dikerahkan-amankan-aksi-212-nVxQi1QQlZ.jpg Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus (Foto: Okezone)

JAKARTA - Sebanyak 2.000 personel gabungan dari TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Persaudaraan Alumni (PA) 212. Aksi bertajuk Berantas Korupsi itu digelar di depan Istana Negara siang ini. 

"Kesiapan pengamanan dari Polda Metro Jaya bersama teman-teman dari TNI dan Polres Jaksel, sudah siap, dengan kekuatan sekitar 2.000 personel yang kita turunkan untuk kesiapan pengamaman," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Jumat (21/2/2020).

Baca Juga: Berikut 7 Rekayasa Lalu Lintas saat Aksi 212 di Istana Negara 

Yusri mengungkapkan, berdasarkan surat pemberitahuan aksi yang diterima pihak kepolisian dan berkoordinasi dengan penyelenggara, kegiatan yang digelar merupakan aksi damai.

"Memang dalam pemberitahuan kemarin aksi sampai dengan 18.00 WIB tapi hasil koordinasi ini kegiatan yang damai," ujarnya. 

Aksi 212 Foto: Fakhrizal Fakhri

Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengamankan aksi tersebut. Namun, pemberlakukan rekayasa lalu lintas tergantung situasi di lapangan.

"Situasional, kita melihat kekuatan nanti teman-teman yang akan melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum nanti, penutupan jalan situasional, kalau memang harus dengan penutupan, kita siapkan di titik-titik dimana pengalihan arus, personel sudah kita floating," ungkapnya.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa itu digelar Front Pembela Islam (FPI) bersama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan PA 212. Aksi rencananya dilakukan di silang barat daya Monas atau patung kuda menuju ke Istana Negara.

Baca Juga: Aksi 212 di Istana Negara, Rekayasa Lalin Bersifat Situasional 

Adapun aksi itu sendiri dilakukan untuk mengkritisi sejumlah kasus korupsi yang dinilai mandek salah satunya kasus dugaan suap yang melibatkan eks Caleg DPR RI dari PDIP Harun Masiku.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini