nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wagub Jabar Sebut Banjir di Bekasi Disebabkan Proyek Strategis Nasional

Wisnu Yusep, Jurnalis · Jum'at 28 Februari 2020 11:12 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 02 28 338 2175439 wagub-jabar-sebut-banjir-di-bekasi-disebabkan-proyek-strategis-nasional-3NhAaS5OUG.jpg Banjir di Perumahan Bumi Nasio Indah (Foto: Okezone/Wisnu Yusep)

BEKASI - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyebutkan, banjir yang kembali menerjang Kota Bekasi disebabkan proyek strategis nasional yang melintas di Kota Patriot ini.

"Antara lain sudah meningginya sungai sehingga permukaan air di atas pemukiman di bawah, kedua juga adanya pembangunan berskala nasional," ujar pria yang akrab disapa Uu saat mengecek banjir di Perumahan Bumi Nasio Indah, Jatiasih, Bekasi, Kamis 27 Februari 2020.

Proyek stategis nasional yang dimaksud Uu yakni, Tol Becakayu di ruas Kalimalang, pembangunan Lintasan Rel Terpadu (LRT) dan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCIC) di pinggir Jalan Tol Jakarta Cikampek.

Baca Juga:  Pembentukan Pansus Banjir, Fraksi PAN: Bukan untuk Cari-Cari Kesalahan Anies

Permasalahan tersebut, kata Uu, menjadi penyebab banjir yang belakangan ini kerap terjadi. Maka, banjir bukan semata-mata karena curah hujan yang lebat.

"Ternyata penyebab banjir di sini bukan hanya satu faktor hujan datang, air datang tapi ada beberapa hal yang menurut informasi yang kami terima," kata Uu.

Menurut Uu, pembangunan infrastruktur yang melintasi Kota Bekasi itu memiliki dampak yang signifikan. Bahkan, ada proyek yang tidak memiliki analisis dampak lingkungan (Amdal).

"Becakayu dan lainnya semuanya memiliki dampak dan yang kami merasa prihatin ternyata KCIC ini tidak ada amdalnya (analisis dampak lingkungan). Makanya, Amdal belum ada bangunan atau proyek sudah dimulai ya berdampak seperti ini," kata dia.

Baca Juga: 119.268 Jiwa Terdampak Banjir di Jakarta dan Sekitarnya

Uu menilai, penyelesaian masalah banjir di Kota dan Kabupaten Bekasi tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat, provinsi dan kota. Kata dia, perlu ada keterlibatan investor yang memiliki kepentingan dalan proyek stategis nasional.

"Penyelesaian masalah banjir di wilayah Bekasi tidak bisa selesai oleh satu pihak tapi harus babarengan dengan pemerintah pusat, provinsi dan kota/kabupaten, termasuk pihak investor yang punya kegiatan di wilayah ini, karena itu juga ada dampaknya terhadap bencana di sini," kata dia.

Sementara, Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat menyoroti banjir yang terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Pasalnya, banjir pada Selasa 25 Februari 2020 menyebabkan puluhan ribu jiwa terdampak.

Manajer Advokasi Walhi Jawa Barat Wahyudin Iwang mengatakan, agar banjir tak terjadi kembali, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota harus memuat kerangka kerja jangka pendek maupun panjang mengatasi masalah banjir.

Untuk jangka pendek, Pemprov Jabar maupun Pemkot Bekasi harus berani menindak tegas perusahan-perusahaan, yang berada di kawasan tangkapan air atau tendon.

"Harus menindak perusahaan di kawasan tangkapan air yang tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan kaidah kawasan," kata dia kepada Okezone, Kamis 27 Februari 2020.

Pemprov Jabar dan Pemkot Bekasi juga, kata dia, harus membuat dokumen mengenai banjir. Hal itu untuk memetakan wilayah dalam mitigasi bencana.

"Melakukan evaluasi dengan berbagai pihak untuk menjawab masalah banjir (kenapa masih terjadi dan semakin parah)," kata dia.

Sementara untuk jangka panjang, Pemprov Jabar dan Pemkot Bekasi harus melakukan moratorium izin-izin perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. "Tindak tegas bagi perusahaan yang tidak memiliki izin," kata dia.

Selanjutnya, kata dia, Pemprov Jabar dan Pemkot Bekasi memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap bahaya sampah, yang semakin hari kian memprihatinkan.

"Memberikan dan menumbuhkan kesadaran publik terkait sampah. Evaluasi kegiatan-kegiatan yang mengatasi DAS dan SUB DAS," katanya.

Diketahui, data dari Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mencatat sebanyak 4.889 kepala keluarga atau 11.357 jiwa menjadi korban banjir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 25 Februari 2020.

Banjir yang menerjang pada Selasa 25 Februari 2020 dini hari itu melumpuhkan akses jalan, dan merendam ribuan rumah. Sementara, untuk Kota Bekasi tercatat jumlah warga terdampak banjir sebanyak 16.174 kepala keluarga atau 48.732 jiwa yang tersebar di 47 kelurahan dan 1.476 jiwa di antaranya mengungsi.

Terlebih, di Kota Bekasi terjadi longsor dan korban meninggal sebanyak empat orang dan 391 sekolah ikut terendam.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini