Pemkab Bogor Tak Beri Bantuan Hukum 2 PNS Tersangkut Kasus Perizinan

Putra Ramadhani Astyawan, Okezone · Jum'at 06 Maret 2020 16:13 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 06 338 2179257 pemkab-bogor-tak-beri-bantuan-hukum-2-pns-tersangkut-kasus-perizinan-ohG8fmhUSH.jpg Bupati Bogor Ade Yasin (Foto: Okezone/Putra R)

BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tidak akan memberikan bantuan hukum kepada dua oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat kasus gratifikasi perizinan rumah sakit dan vila. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Bunyi dari undang-undang tersebut, bantuan hukum tidak diberikan kepada ASN yang terlibat masalah hukum atau tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba dan terorisme.

"Ya ini kan karena kasusnya gratifikasi. Kan ada yang enggak boleh didampingi itu gratifikasi korupsi sama narkoba, ya barangkali kita mematuhi aturan saja dan pihak tersangka juga kan sudah punya pengacara dari keluarga," kata Bupati Bogor Ade Yasin usai kegiatan bebersih Setu Tamansari, Kabupaten Bogor, Jumat (6/3/2020).

Baca Juga: ASN Bogor yang Ditangkap Polisi Masih Diperiksa Intensif

Ade Yasin mengaku selalu menyampaikan kepada seluruh PNS untuk berhati-hati dalam bekerja dan jangan melanggar aturan perundang-undangan.

"Di acara formal dan non formal selalu sampaikan untuk hati-hati ketika kita salah aturan, salah melangkah atau salah menyikapi persoalan baik perizinan atau persoalan lain itu pasti ada dampak. Apalagi, kaitan dengan perbuatan yang ada meminta sejumlah uang dan lain sebagainya," tuturnya.

Ilustrasi

Oleh karena itu, ia menilai kasus hukum yang menjerat dua anak buahnya menjadi risiko pribadi. Ia berharap, kasus tersebut menjadi pelajar seluruh jajarannya.

"Ya ini kan kembali ke masalah pribadi ya. Jadi, pemerintah daerah sudah sepenuhnya menyerahkan kasus ini kepada aparat hukum. Makanya, ini harus diikuti perintah saya tapi tidak hanya untuk staf saya tapi juga untuk diri sendiri pun kita harus lakukan, jadi kita pun harus memberikan contoh," ujarnya.

Seperti diketahui, Satreskrim Polres Bogor menangkap dua PNS di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor berinisial IR dan FA pada Selasa 3 Maret 2020.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait memuluskan perizinan pembangunan rumah sakit di wilayah Cibungbulang dan vila di Cisarua.

Baca Juga: Polisi Tangkap 3 ASN Pemkab Bogor, Uang Rp120 Juta Disita

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini