DPRD Nilai Wabah Korona di Jakarta Akan Berdampak ke Penurunan PAD

Fadel Prayoga, Okezone · Senin 09 Maret 2020 08:50 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 09 338 2180238 dprd-nilai-wabah-korona-di-jakarta-akan-berdampak-ke-penurunan-pad-UjLGaeOKlP.JPG Ilustrasi (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA - Komisi C DPRD DKI Jakarta menilai mewabahnya virus korona (Covid-19) di Ibu Kota akan berdampak kepada penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta untuk segera merasionalisasi proyeksi PAD yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp50,01 triliun.

Anggota Komisi C DPRD DKI, Jupiter menjelaskan, langkah tersebut perlu dilakukan, mengingat pemerintah pusat juga telah melakukan hal yang serupa. Sebab, penyebaran Covid-19 secara tidak langsung berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

“Pemprov DKI Jakarta harus bersiap-siap untuk menghadapi dalam penurunan penerimaan pajak, sektor-sektor riil pajak akan berkurang dan akan berimbas terhadap PAD yang kemarin sudah kita tetapkan (Rp50,01 triliun)," kata Jupiter, Senin (9/3/2020).

Menurut dia, langkah itu diambil untuk mengantisipasi penurunan pertumbuhan ekonomi di Jakarta.

“Kita dari Komisi C usul mulai dari sekarang disiapkan plan B dan lain sebagainya untuk mengantisipasi kondisi seperti ini,” ujarnya.

Infografis Pencegahan Korona

Sebelumnya, Bapenda bersama DPRD sebelumnya telah mengetuk target ealisasi pendapatan mencapai Rp50,01 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Jumlah tersebut diproyeksikan untuk ke-13 jenis pajak pendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diproyeksikan Rp9,5 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp5,9 triliun, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp1,4 triliun, Pajak Air Tanah (PAT) Rp120 miliar, Pajak Hotel Rp1,95 triliun, Pajak Restoran Rp4,2 triliun, Pajak Hiburan Rp4,2 triliun, Pajak Reklame Rp1,32 triliun.

Selanjutnya, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) diproyeksikan sebesar Rp1,02 triliun, Pajak Parkir Rp1,35 triliun, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp10,6 triliun, Pajak Rokok Rp650 miliar, serta Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Rp11 triliun.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini