DPRD Minta Pemprov DKI Perhatikan Ojol dan PKL Selama PSBB

Fadel Prayoga, Okezone · Rabu 08 April 2020 16:38 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 04 08 338 2196198 dprd-minta-pemprov-dki-perhatikan-ojol-dan-pkl-selama-psbb-XxQqpFZ67O.jpg Ilustrasi (Dok. okezone)

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta diminta untuk memperhatikan nasib para pengemudi ojek online (Ojol) dan pedagang kaki lima (PKL) saat nanti resmi menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Ibu Kota pada Jumat 10 April 2020.

Pasalnya, pemberlakuan PSBB nanti diprediksi akan menggangu aktivitas mereka yang mencari nafkah dari jalanan.

"Kemampuan anggaran DKI Jakarta sangat kuat, bahkan sampai Rp 87 triliun lebih, harusnya bisa mengurus nasib pengendara ojol, warung-warung dan PKL sebagai dampak kebijakan PSBB," kata Bendahara Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike dalam keterangan tertulis kepada Okezone, Rabu (8/4/2020)

Menurut dia, kebijakan PSBB amat berimbas bagi pekerja maupun wirausaha berskala kecil yang mendapatkan duit dengan skema harian. Sebab kebijakan PSBB yang dikeluarkan untuk menekan potensi penyebaran virus corona ini, akan membuat pola pergerakan masyarakat di luar rumah berkurang.

Ia mengimbau agar Pemprov DKI juga ikut membantu pemerintah pusat ihwal nasib warganya yang menggantungkan hidup dari pemasukan harian. Apalagi pemerintah pusat melalui PT PLN (Persero) telah menggratiskan listrik bagi pelanggan daya 450 VA serta diskon 50 persen bagi pelanggan 900 VA subsidi untuk meringankan dampak ekonomi dari virus corona.

"Meskipun dalam peraturan menjadi kewenangan pemerintah pusat, tapi Pemprov DKI Jakarta harus gotong royong menangani dampak sosial akibat PSBB di tengah masyarakatnya," ujarnya.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu menuturkan bahwa masyarakat dengan kategori miskin dan rentan miskin masih menunggu pengumuman pemda mengenai skema program bantuan langsung tersebut.

"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan siap membantu dalam pembahasan maupun posting anggaran terkait rehab total dan penyertaan modal daerah (PMD) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19 dulu," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan kepada 3,7 juta warga berkategori rentan miskin dan miskin yang ada di wilayah Ibu Kota. Pemberian itu berbentuk uang tunai selama bulan April dan Mei 2020.

Anies menjelaskan, pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 juta dari APBD tahun 2020 kepada 1,1 juta keluarga miskin yang terdampak virus corona atau Covid-19. Sementara pemerintah pusat menganggarkan dana untuk keluarga rentan miskin Rp 880 ribu.

"Targetnya 2,6 juta (keluarga miskin di Jakarta). (Pemerintah pusat mengangarkan) bantuannya Rp 880.000, diberikan selama 2 bulan, dari bulan April dan Mei," kata Anies saat telekonferensi dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kamis 2 April 2020.

(kha)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini