Dishub DKI Belum Temukan Pemudik Manfaatkan Angkutan Barang

Fadel Prayoga, Okezone · Senin 27 April 2020 18:30 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 27 338 2205668 dishub-dki-belum-temukan-pemudik-manfaatkan-angkutan-barang-jhlI5ZCt6c.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Edy Sufa’at mengatakan belum menemukan pemudik yang kerap melakukan modus dengan memanfaatkan angkutan barang untuk pulang ke kampung halaman. Hal itu dipastikan ketika para petugas Dishub melakukan pengawasan di lapangan sejak Jumat 24 April 2020.

“Kalau yang saya amati di Jakarta, kita belum temukan itu. Tidak tahu kalau di luar (Jakarta),” kata Edy kepada wartawan, Senin (27/4/2020).

Selain itu, pihaknya memastikan sudah tak ada lagi bus antar kota antar provinsi (AKAP) yang berangkat dari Jakarta, begitu pun yang masuk ke wilayah Ibu Kota. Dirinya menyebut yang masih kerap ditemukan pelanggar, yakni dari pengemudi kendaraan pribadi.

“Untuk bus AKAP sudah kita tutup semua. Untuk kendaraan pribadi kita belum tahu (yang melanggar). Datanya ada di kepolisian,” ujarnya.

 

Ia menjelaskan, terkait modus pemudik yang memanfaatkan jalan-jalan tikur, pihaknya tak bisa melakukan pelarangan. Sebab, kini yang diterapkan di Jakarta masih sebatas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga bila masih mematuhi aturan PSBB, mereka masih diizinkan melintas di perbatasan wilayah Ibu Kota.

“Jakarta kan enggak ada jalur tikus untuk larangan mudik. Sekarang kan yang berlaku di Jakarta hanya dengan PSBB, jadi masih boleh melintas ke Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bogor. Itu biasanya ada di daerah penyangga,” ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan pelarangan mudik di tengah wabah virus corona atau Covid-19 ini. Hal ini serentak untuk seluruh moda transportasi mulai berlaku pada hari ini, Jumat 24 April 2020 hingga 31 Mei 2020.

Adapun sanksi yang akan diterapkan nantinya akan dibagi menjadi dua tahapan. Tahap pertama adalah sanksi secara persuasif dengan meminta kepada para pemudik untuk kembali ke daerah asal. Sanksi ini akan dijalankan mulai 24 April hingga 7 Mei.

Sementara untuk tahap dua, nantinya para pelanggar akan dikenakan sanksi persuasif plus denda adminsitratif. Sanksi tersebut berlaku dari 7 Mei hingga 31 Mei atau saat aturan ini berakhir.

Sanksi bisa diterapkan dengan mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Jika mengacu pada Pasal 36 UU Nomor 3 Tahun 2018 sanksi yang diberikan beragam dari mulai peringatan hingga denda administratif mencapai Rp100 juta.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini