Saatnya Hentikan Operasional KRL Commuter Jabodetabek

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Senin 04 Mei 2020 21:53 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 04 338 2209163 saatnya-hentikan-operasional-krl-commuter-jabodetabek-2N8bR4trEI.jpg Masih terjadi penumpukan penumpang KRL di masa PSBB Jabodetabek (foto: Okezone)

TIGA penumpang KRL Commuter Line dinyatakan positif virus corona atau Covid-19. Ini merupakan temuan baru bagi moda tranportasi, khususnya KRL Commuter Line. Empat kepala daerah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) bereaksi atas kasus tersebut. Mereka kembali berkirim surat ke Kementerian Perhubungan, meminta segera evaluasi operasional KRL Commuter Line Bogor-Jakarta.

Kejadian ini mengejutkan banyak pihak, KRL selama ini dianggap aman-aman saja dari virus covid-19. Namun nyatanya, Minggu (3/5/2020) malam, publik dihebohkan dengan cuitan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto melalui postingan di akun Instagram pribadinya Minggu (3/5/2020) malam.

"Baru saja mendapatkan kabar tiga penumpang KRL Bogor-Jakarta dinyatakan positif Covid-19. Transportasi publik dan kerumunan jadi pusat penyebaran virus dari Orang Tanpa Gejala" tulis Bima. Ketiganya bekerja di DKI Jakarta. Dua warga DKI dan satu Kabupaten Bandung Barat.

Kasus ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat, mengingat KRL Commuter Line merupakan salah satu moda transportasi terpadat, dengan jumlah pengguna rata-rata setiap hari kerja mencapai 979.853 pengguna. Bahkan awal 2020 mencapai rekor jumlah pengguna terbanyak yang dilayani dalam satu hari mencapai 1.154.080.

Stasiun kereta

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, dengan adanya temuan baru di KRL ini, Pemkot Bogor meminta kepada PT KAI maupun PT KCI untuk lebih konsisten dalam upaya menerapkan social dan physical distancing para penumpang kereta.

Sementara, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengajukan beberapa opsi kepada Kementerian Perhubungan, mulai dari memperketat kembali aturan operasional KRL hingga menyediakan transportasi antar jemput bagi karyawan di sektor dikecualikan PSBB yang masih bekerja. "Idealnya setop (operasional KRL) total. Tapi kuncinya harus ada dievaluasi," tegas Bima.

Sejauh ini, tambah Bima, ada 40 persen penumpang KRL didominasi oleh pekerja dalam sektor dikecualikan seperti perbankan hingga minimarket.

"Kalau saya cek penumpang sudah berkurang. Dari keadaan biasa sampai PSBB itu berkurang 60 persen. Tapi 40 persen ini orang-orang yang bekerja di sektor dikecualikan pegawai bank, cleaning service, apotek, minimarket dan logistik gitu," tandasnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR, Syarif Abdullah Alkadrie berharap pemerintah segera mengambil kebijakan penghentian sementara operasional KRL selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jabodetabek.

"Seharusnya pemerintah juga tanggap supaya ini dihentikan (operasional) KRL," ujar Syarif saat dihubungi Okezone di Jakarta, Senin (4/5/2020).

Syarif mengakui, penutupan sementara KRL sudah menjadi pembahasan sejak beberapa bulan lalu usai pemerintah mengambil sikap penerapan PSBB.

Karena, lanjut dia, jika KRL tetap beroperasi dan di dalam gerbong tetap ada keramaian, maka jelas tidak sejalan dengan aturan physical distancing yang sudah diterapkan pemerintah dalam rangka memutus penyebaran Covid-19.

KRL penumpang

Penumpang KRL Akan Dibatasi

VP Corporate Communications PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Anne Purba angkat bicara terkait ditemukannya 3 penumpang positif corona. Menurutnya, PT KCI terbuka untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dan mengajak Pemprov Jawa Barat untuk mencari solusi terbaik atas ditemukannya tiga penumpang di kereta rel listrik (KRL) perjalanan Jakarta-Bogor positif Covid-19. Diharapkan, nantinya ditemukan formula terbaik atas masalah ini.

"KCI juga sangat terbuka untuk bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota/Kabupaten terkait untuk menemukan solusi guna bersama-sama menyaring masyarakat yang akan naik KRL," kata Anne di Jakarta, Senin (4/5/2020).

Menurut dia, dengan adanya bantuan dari pemerintah terkait, maka penerapan physical distancing di dalam gerbong KRL akan berjalan efektif. "Sehingga physical distancing bisa tercapai lebih maksimal sementara tetap dapat melayani masyarakat yang benar-benar memerlukan transportasi publik," ujarnya.

Ia meminta seluruh pengguna KRL mulai menerapkan physical distancing di stasiun maupun dalam KRL. Sebab, pihaknya akan memulai kebijakan untuk tidak menjalankan KRL bila di dalam gerbong sudah melebihi kapasitas, yaitu 60 orang. "Kami mengajak para pengguna untuk tetap bersabar menunggu KRL yang kosong agar tetap menjaga physical distancing," kata dia.

Selain itu, ia juga berharap seluruh masyarakat yang masih terpaksa menggunakan KRL agar mematuhi arahan setiap petugas yang ada di dalam stasiun dan kereta. Selain itu, pihaknya juga rutin memberlakukan protokol kesehatan dengan menyemprotkan cairan disinfektan di setiap benda-benda yang sering disentuh orang banyak.

"Kami tetap berupaya meningkatkan berbagai upaya pencegahan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan prokotol pencegahan Covid-19 di transportasi publik, physical distancing, dan mengendalikan kepadatan pengguna di KRL," katanya.

Penumpang KRL tes swab

Tak Heran Penumpang KRL Terpapar Corona

Pakar Kesehatan, Hermawan Saputra mengatakan, adanya temuan baru kasus covid-19 di KRL bukanlah sesuatu yang mengherankan, apalagi sejak awal diberlakukan PSBB di wilayah DKI dan Jabodetabek, usulan Gubernur Jawa Barat agar operasional KRL dihentikan untuk memutus persebaran corona tidak diindahkan.

“Saya bisa prediksi, bila dilakukan tes terhadap penumpang KRL lainnya, akan lebih dari 3 penumpang yang terkonfirmasi positif. Apalagi, untuk wilayah Jabodetabek ini kan masuk zona merah dan sudah terjadi lokal transmission,” kata Hermawan kepada Okezone.com.

Jadi, sambung Hermawan, seharusnya ketika PSBB diterapkan atau diperpanjang sebenarnya model transportasi seperti kereta sudah tidak diizinkan lagi beroperasi.

Namun, PSBB akan semakin tidak efektif ketika ada sesuatu yang dilonggarkan tapi di sisi lain ada yang dikerjakan. “Apa gunanya meneriakan PSBB di perkantoran, tetapi di hulunya transportasi saat media menuju kantornya ramai-ramai gitu lho,” tuturnya.

Karena itu, untuk memutus mata rantai penyebaran, pemerintah dan masyarakat harus kompak. Memang semua berkorban, pemerintah berkorban, masyarakat pun menderita. Dalam situasi ini tidak ada yang diuntungkan, justru yang dibutuhkan adalah kesadaran bahwa virus ini paling senang di tengah keramaian. “Jadi kalau kita tidak membatasi keramaian, tidak bersabar sementara waktu, sampai kapan ini berakhir, juga belum kelihatan ujungnya,” pungkasnya.

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini