Share

M Taufik Bela Anies soal Pembagian Bansos Warga Jakarta Terdampak Covid-19

Fadel Prayoga, Okezone · Jum'at 08 Mei 2020 06:38 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 08 338 2210791 m-taufik-bela-anies-soal-pembagian-bansos-warga-jakarta-terdampak-covid-19-Hiq4BLc9wG.jpg Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik

JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengatakan, pihaknya tak setuju dengan anggapan pemerintah pusat yang menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan lepas tangan terkait pembagian bantuan sosial (bansos) kepada 1,1 juta warga selama penerapa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Ibu Kota.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat virtual dengan DPR RI pada Rabu 6 Mei 2020 menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta meminta pemerintah pusat untuk menanggung dana bansos 1,1 juta warga Jakarta pada fase dua ini dengan alasan keterbatasan dana. Bansos gelombang pertama sudah terlaksana dan ditanggung pemprov. Tetapi untuk gelombang selanjutnya,pemprov ingin pemerintah pusat yang menanggung.

Sri Mulyani

Menurut dia, penilaian tersebut keliru. Sebab, Anies sudah terlebih dahulu menyalurkan bansos sebelum PSBB dimulai, yaitu pada 9 hingga 24 April 2020.

"Jadi ceritanya mesti diluruskan dulu. Sangat keliru kalau Anies dibilang lepas tanggung jawab soal pembagian bansos. Justru kami lebih dulu membagikan bansos," kata Taufik dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (8/5/2020)

Ia menilai bahwa Pemprov DKI amat siap dalam menanggulangi dampak Covid-19 dari segi kesehatan maupun ekonominya. "Untuk pembagian bansos, Pemprov DKI sudah siapkan anggaran Rp700 miliar. Jadi dimana letak lepas tanggung jawabnya soal bantuan bansos?," ujarnya.

Baca Juga : Bawaslu Ingatkan Bupati Klaten Tak Ulangi Pencitraan di Bansos Corona

Ia meminta pemerintah pusat tak mempersoalkan adanya kesamaan data penerima bansos yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan Pemprov DKI. Meski sesungguhnya ada klaster-klaster tertentu yang membedakan penerima bansos pemprov dan Kemensos. Kini, yang terpenting masyarakat itu tak kelaparan dan menunjukkan kalau pemerintah ada untuk rakyatnya.

"Saya kira enggak masalah kalau warga dapat bansos dua kali dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI, dalam minggu yang berbeda. Yang salah itu kalau pembagian bansosnya dilakukan berbarengan pada hari yang sama, minggu yang sama juga," kata dia.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini