Share

Masalah Data Penerima Bansos di Tangsel, Mensos: Dibenahi Saja

Hambali, Okezone · Kamis 14 Mei 2020 03:01 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 14 338 2213744 masalah-data-penerima-bansos-di-tangsel-mensos-dibenahi-saja-mevcbsFkN6.jpg Menteri Sosial Juliari P Batubara di Tangerang Selatan. (Foto: Hambali/Okezone)

TANGSEL – Kisruh pendataan penerima bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak covid-19 hampir terjadi di sejumlah kelurahan yang ada di Kota Tangerang Selatan.

Beberapa hari lalu, ada dua pegawai Kelurahan Pondok Ranji, Ciputat Timur, yang terdata sebagai penerima bansos dari Kementerian sosial. Padahal berdasarkan pengakuan lurah setempat, munculnya nama dua pegawai itu tanpa rekomendasi RT maupun RW.

Begitupun terjadi di RT 16 RW 04 Kelurahan/Kecamatan Setu. Ada data warga yang sudah meninggal dunia justru masuk daftar penerima bantuan. Lalu yang mengejutkan, pihak kelurahan mengakui bahwa sejak 2017 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum diperbarui.

Kondisi demikian mendapat sorotan dari Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Dia memahami situasi wabah seperti saat ini membutuhkan penanganan cepat di berbagai aspek, termasuk dalam menyalurkan bantuan bagi mereka yang terdampak. Sehingga jika ada persoalan pendataan, bisa segera diperbaiki di kemudian hari.

"Ya dibenahi saja. Dibenahin saja. Enggak usah dibawa serius yang begituan," katanya seraya tersenyum lebar usai memberikan paket sembako di Ciater, Serpong, Tangsel, Rabu 13 Mei 2020.

Bantuan sosial. (Foto: Kemensos)

Menurut politikus PDIP ini, baik pemerintah pusat maupun daerah sama-sama menginginkan penyaluran bansos cepat dan tepat sasaran. Namun jika disuruh memilih di antara keduanya, maka dia lebih ingin cepat lebih dulu dibandingkan tepat.

"Kalau data langsung sempurna begitu tidak mungkin. Ini kan masalahnya apa? Waktunya cepat, ya kan, tapi harus tepat. Saya antara cepat dan tepat, mendingan cepat dulu. Kalau ada yang dobel nanti tahap keduanya diperbaiki. Daripada kita sibuk ngurusin data tepat, tepat, tepat, tapi covid-nya selesai bantuannya baru datang," ucapnya.

Juliari juga mengatakan kementeriannya tidak mungkin turun ke lapangan melakukan verifikasi ulang atas data-data penerima bantuan. Sebab, jelas dia, data-data itu adalah hasil rekomendasi dari daerah masing-masing. Sehingga yang berwenang memvalidasi data penerima bantuan adalah di tingkat kota/kabupaten.

"Diusulkan oleh daerah, terus ditetapkan oleh Kemensos. Kemensos itu enggak melakukan pendataan datang ke bawah. Kalau kita lakukan begitu, kacau," pungkasnya.

(han)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini