Kalah di Pengadilan, Anies Harus Perpanjang Pembangunan Reklamasi Pulau I dan G

Fadel Prayoga, Okezone · Jum'at 15 Mei 2020 09:14 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 15 338 2214400 kalah-di-pengadilan-anies-harus-perpanjang-pembangunan-reklamasi-pulau-i-dan-g-uxxDCs8Mn2.jpg Proyek Reklamasi di Teluk Jakarta (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta kembali menelan kekalahan dalam sengketa pulau reklamasi. Pasalnya, nasib malang terus melanda Pemprov DKI karena pengajuan banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta terkait perebutan kepemilikan Pulau I dengan PT Jaladri Kartika Pakci ditolak PT TUN Jakarta.

Diketahui, sebelum mengajukan banding, pada tanggal 27 Mei 2019, Anies digugat oleh PT Jaladri Kartika Pakci ke Pengadilan Tara Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta. Gugatannya terdaftar dengan Nomor 113/G/2019/PTUN.JKT.

Tak terima kebijakannya dibatalkan oleh oleh PTUN Jakarta, Pemprov DKI melayangkan banding ke PT TUN Jakarta pada 23 Desember 2019. Namun upaya Anies kandas lantaran majelis hakim memutuskan untuk menerima gugatan penggugat pada Selasa 5 Mei 2020.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 113/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 11 Desember 2019 yang dimohonkan banding," demikian bunyi putusan Majelis Hakim PT TUN yang dikutip Okezone dari sipp.ptun-jakarta, Kamis 15 Mei 2020.

Gubernur DKI Anies Baswedan

Tak hanya itu, karena kalah dalam tingkat banding, Anies juga diminta menanggung biaya perkara pengadilan sebesar Rp250.000.

"Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000," sambungnya.

Selain itu, Majelis hakim PTUN Jakarta juga mengabulkan mengabulkan gugatan PT Muara Wisesa Samudra tentang izin reklamasi Pulau G. Alhasil, majelis hakim mewajibkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk membatalkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018.

"Menyatakan surat PT Muara Wisesa Samudra Nomor 001/MWS/XI/19 tertanggal 27 November 2019 perihal perpanjangan izin reklamasi pantai bersama terkait keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra secara hukum dianggap dikabulkan,” tulis perkara Nomor 001/MWS/XI/19 yang dikutip Okezone dari website sipp.ptun-jakarta.

Melalui putusan itu, majelis hakim menginstruksikan Anies untuk tidak kembali mengizinkan PT Muara Wisesa Samudra dalam mengurus proses perizinan reklamasi Pulau H. Perkara ini tercatat dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN.JKT dan diputuskan pada 4 Mei 2020.

"Mewajibkan kepada Termohon (Gubernur DKI Jakarta) untuk menerbitkan keputusan perpanjangan izin reklamasi pantai bersama sesuai permohonan Pemohon tertanggal 27 November 2019 dan Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000," demikian bunyi putusan itu.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini