nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Polda Metro Terima Satu Dokumen dan 7 Orang Terkait Kasus Korupsi UNJ

Achmad Fardiansyah , Okezone · Sabtu 23 Mei 2020 13:21 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 05 23 338 2218507 polda-metro-terima-satu-dokumen-dan-7-orang-terkait-kasus-korupsi-unj-Ve3wdqz4Ng.jpg Kabid Humas Polda Mero Jaya Yusri Yunus. (Foto : Okezone.com)

JAKARTA – Polda Metro Jaya menerima pelimpahan kasus dari KPK terkait dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kini polisi sedang melakukan penyelidikan.

"Pada 21 kemarin malam, memang ada penyerahan satu dokumen beserta 7 orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi kepada Polres Metro Jaksel oleh KPK. Terkait kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan salah satu pegawai UNJ kepada pegawai Kemendikbud RI," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Sabtu (23/5/2020).

Setelah Polres Metro Jakarta Selatan menerima pelimpahan tersebut, kemudian diambil alih oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Saat ini pihaknya terus menyelidiki untuk mengetahui konstruksi perkara itu.

"Besok harinya siang hari kasus ini diambil alih oleh Krimsus Polda Metro Jaya, ambil alih perkara tersebut. Sampai saat ini masih di dalami dengan teliti dan dilakukan gelar perkara ini untuk mengetahui konstruksi peristiwa seperti apa," ungkapnya.

Ketujuh orang yang diamankan itu adalah K sebagai petinggi UNJ, DAN sebagai Kabag Kepegawaian UNJ, SH pejabat UNJ, TS sebagai Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud, DI sebagai Karo SDM Kemendikbud, DS sebagai Staf SDM Kemendikbud dan Parjono sebagai staf SDM Kemendikbud.

"Saat ini masih kami dalami," tuturnya Yusri.

Sebelumnya, KPK menggelar OTT terhadap Kepala Bagian (Kabag) Kepegawaian UNJ, Dwi Achmad Noor, pada Rabu, 20 Mei 2020, sekira pukul 11.00 WIB. KPK mengamankan Dwi Achmad Noor di lingkungan Kemendikbud.

Tak hanya mengamankan Dwi Achmad Noor, KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar 1.200 dolar Amerika Serikat dan Rp27.500.000.

Selanjutnya, KPK langsung memeriksa sejumlah pihak terkait operasi senyap tersebut. Sejumlah pihak yang diperiksa terkait OTT tersebut yakni Rektor Universitas Jakarta (UNJ), Komarudin;

Kemudian, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Sofia Hartati; Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud, Tatik Supartiah; Karo SDM Kemendikbud, Diah Ismayanti; Staf SDM Kemendikbud, Dinar Suliya; serta Staf SDM Kemendikbud, Parjono.

Dari hasil permintaan keterangan itu, diduga ada pemberian uang THR dari pejabat UNJ ke petinggi Kemendikbud.

Pemberian uang THR tersebut berawal dari adanya informasi Rektor UNJ yang meminta Dekan Fakultas dan lembaga di UNJ untuk mengumpulkan uang THR.

Masing-masing Dekan diminta mengumpulkan uang sejumlah Rp5 juta melalui Kabag Kepegawaian UNJ, Dwi Achmad Noor. THR tersebut rencananya diserahkan ke Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud dan beberapa staf SDM di Kemendikbud.

Kemudian pada 19 Mei 2020 terkumpul uang Rp55 juta dari delapan Fakultas, dua Lembaga Penelitian dan Pascasarjana UNJ. Uang itu dikumpulkan Dwi Achmad Noor.

Baca Juga : KPK Tegaskan OTT Pejabat UNJ Tindak Lanjut Laporan Itjen Kemendikbud

Selanjutnya, pada 20 Mei 2020, Dwi Achmad Noor membawa uang Rp37.000.000 ke kantor Kemendikbud dan diserahkan kepada Karo SDM Kemendikbud sebesar Rp5 juta, Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud sebesar Rp2,5 juta serta Parjono dan Tuti selaku staf SDM Kemendikbud masing-masing sebesar Rp1 juta.

Kasus itu kemudian diserahkan ke pihak kepolisian karena setelah memintai keterangan sejumlah pihak, tidak ditemukan keterlibatan penyelenggara negara. Berdasarkan UU, KPK hanya mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, penyelidikan, hingga penuntutan terhadap aparat penegak hukum dan atau penyelenggara negara.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini