PSBB Tahap 4 di Tangsel, Pendatang Tanpa SIKM Bakal Dikarantina 14 Hari

Hambali, Okezone · Selasa 02 Juni 2020 21:58 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 02 338 2223539 psbb-tahap-4-di-tangsel-pendatang-tanpa-sikm-bakal-dikarantina-14-hari-ezDhKZM152.jpg Wali Kota Tangsel, Airin (foto: Okezone.com/Hambali)

TANGSEL - Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap 4 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), akan berlangsung hingga 14 Juni 2020. Kali ini ketentuan itu disertai beberapa perubahan, di antaranya keharusan memiliki Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) bagi pendatang.

SIKM itu dikhususkan bagi pendatang non Jabodetabek dan Banten. Artinya mereka yang berasal dari luar wilayah itu wajib mengurus dan memiliki SIKM. Jika melanggar, maka sanksinya adalah dikarantina selama 14 hari di tempat yang ditunjuk gugus tugas setempat.

"Jika ditemukan di lapangan ada orang luar, pendatang, yang datang ke wilayah Tangsel maka RT- RW wajib lapor kepada lurah. Lurah menyampaikan kepada kecamatan, dan camat akan menyampaikan kepada satuan gugus tugas," kata Airin di Balai Kota, Jalan Maruga, Ciputat, Selasa (2/6/2020).

Nantinya, satuan Gugus Tugas Covid-19 akan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk memberikan berbagai langkah antisipasi. Di antaranya untuk memastikan bahwa si pendatang terbebas dari Covid dengan berbagai cara seperti Rapid Tes dan uji Swab.

"Dengan tahapan, pertama yaitu mereka harus pulang kembali ke tempatnya (daerahnya). Atau keduanya, kita akan melakukan rapid test, kita melakukan swab, dan kita akan melihat apakah mereka bisa karantina mandiri, atau mereka bisa kita masukkan ke rumah lawan Covid-19," imbuh Airin.

 

Keharusan memiliki SIKM itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 24 Tahun 2020. Pada Bab Ketujuh, tentang pembatasan menggunakan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang itu, berisi soal kewajiban SIKM bagi pendatang.

Dalam Pasal 19 ayat (1) disebutkan, "setiap orang selain penduduk yang akan memasuki wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten wajib menunjukkan surat izin". Lalu pada ayat (2) dijelaskan pula bahwa, "ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Menindaklanjuti Pergub itu, kemudian Airin mengeluarkan pula Perwal Nomor 19 Tahun 2020. Di mana dibeberkan lebih detail tentang penggunaan dan permohonan SIKM bagi pendatang non Jabodetabek dan Banten. Adapun pengecekannya mulai diawasi dari tingkat RT dan RW.

"Keterangan itu ada di Pasal 26A," ucap Airin.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tangsel, M Ervin Ardani, menerangkan, pemeriksaan SIKM bagi pendatang non Jabodetabek dan Banten segera dilakukan. Hanya saja, saat ini tengah dalam pematangan teknis di antara pihak terkait di lapangan.

"Prakteknya nanti kita lihat, tapi kan ini intinya meminimalisir transmisi penyebaran. Jangan sampai orang dari luar membawa (Corona), kasihan buat kita semua yang nggak mudik. Sementara ada orang yang dia bisa mudik, balik lagi, ternyata dia membawa atau mentransmisikan virus. Praktek sepeti apa sampai saat ini belum, belum. Mungkin sedang disiapkan teman-teman di Satpol PP atau di gugus tugas," pungkasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini