Kemenag Proses Pembukaan 48 Masjid di Tangsel

Hambali, Okezone · Kamis 04 Juni 2020 17:22 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 04 338 2224606 kemenag-proses-pembukaan-48-masjid-di-tangsel-gM2F8IjPqc.jpeg Ilustrasi. Foto: Saudigazzette

TANGSEL - Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) disertai pula pelonggaran di beberapa sektor. Salah satunya adalah dengan diizinkannya ibadah di masjid.

Data yang dihimpun dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tangsel, hingga saat ini tercatat sudah ada 50 lebih masjid dan gereja yang mengajukan permohonan untuk menggelar kembali pelaksanaan ibadah seperti biasa.

"Rata-rata tiap kecamatan sudah banyak menerima, pengajuan surat permohonan rekomendasi atau surat keterangan. Se-Tangsel sih sudah di atas 50 mungkin, campuran masjid dan gereja, tapi banyak masjid yang sudah mengajukan. Mungkin kalau dua atau tiga hari ke depan sudah di atas 100, sudah ratusan," ungkap Kepala Kemenag Tangsel Abdul Rojak, kepada Okezone, Kamis (4/6/2020).

Di Kecamatan Serpong terdapat 10 pengajuan surat permohonan membuka masjid. Di antaranya diajukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Baitussalam The Green dan Masjid Al-Aqso De Latinos.

Lalu untuk wilayah Kecamatan Pondok Aren ada lebih dari 20 DKM Masjid yang mengajukan permohonan, satu di antaranya adalah Masjid Raya Bintaro Jaya.

Baca Juga: Besok, Masjid di Kabupaten Bogor Kembali Dibuka dengan Protokol Kesehatan 

"Sisanya dari kecamatan lain juga sudah mengajukan. Kalau untuk gereja baru 2 gereja katolik yang mengajukan, itu di daerah Pondok Aren," katanya. Berdasarkan data ini, maka total 48 masjid yang sudah mengajukan pembukaan.

Proses pengajuan permohonan itu memakan waktu paling lama 3 hari setelah surat diterima. Nantinya surat itu akan dikaji petugas dari tingkat kecamatan masing-masing, yang melibatkan petugas kelurahan dan puskesmas.

"Jika diizinkan, nanti DKM masjid-masjid itu harus membuat surat pernyataan siap mengikuti protokol kesehatan atau fakta integritas," terang Rojak.

Sebelum pada tingkatan persetujuan permohonan, Tim Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan akan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan lebih detil status sebaran corona di wilayah tempat masjid berada. Jika R Naught (Ro) menurun atau mendekati angka 1, maka surat perizinan langsung diterbitkan.

"Gugus tugas kecamatan, bersama lurah, puskesmas, menjelaskan tentang data Ro. Lalu dibuatkan surat, dilampirkan data pandemi Covid-nya di mana masjid itu beralamat," imbuhnya.

Berikutnya, jika persyaratan awal itu memenuhi kriteria, maka pengurus DKM ataupun pengelola rumah ibadah harus menjalankan protokol kesehatan berupa pengecekan suhu tubuh bagi jamaah, melarang selain jamaah tetap, dan melarang usia lansia datang ke rumah ibadah.

Baca Juga: Rumah Ibadah di Balikpapan Dibuka 5 Juni 2020 

"Para ketua DKM atau pengelola rumah ibadah harus siap mengikuti protokol kesehatan sesuai edaran dari Menteri Agama. Jika sudah diizinkan, mereka harus mematuhi itu," tuturnya.

Namun begitu, Rojak menegaskan bawah seleksi berdasarkan zonasi kecamatan tetap dilakukan.

"Jadi di surat edaran Menteri Agama itu zonasi tetap ada, tapi berdasarkan data ril Covid di mana masjid itu berada. Misalnya di masjid Al-Ikhlas, Cilenggang, alamatnya RT06 RW02, jadi ketika dia mengajukan surat permohonan aman Covid, maka pihak kecamatan atau gugus mendetilkan keadaan Covid di alamat masjid atau rumah ibadah itu," pungkasnya.

(abp)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini