Ganjil-Genap di Jakarta Akan Diterapkan dalam Kondisi Tertentu

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Kamis 11 Juni 2020 05:42 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 11 338 2227980 ganjil-genap-di-jakarta-akan-diterapkan-dalam-kondisi-tertentu-Cj3rKEXbgM.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa Pemprov DKI akan memberlakukan ganjil-genap untuk kendaraan bermotor dalam kondisi tertentu saat masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibu Kota.

Syafrin menjelaskan, penerapan sistem ganjil-genap sebagai kebijakan rem darurat atau emergency brake policy dalam transisi PSBB jika kepadatan lalu lintas sudah tidak terkendali lagi.

"Ganjil-genap memang diatur tetapi dengan kondisi tertentu dan ditetapkan dengan kondisi tertentu. Itu kapan? Pada saat misalnya terjadi kepadatan lalin yang tinggi. Baru kita bisa terapkan," kata Syafrin, Kamis (11/6/2020).

 

Menurut dia, penerapan ganjil-genap kendaraan mobil dan motor juga tidak akan diterapkan di seluruh ruas jalanan DKI Jakarta. Kata Syafrin, Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi kondisi lalin terlebih dahulu, termasuk jaringan angkutan umum di jalanan Ibu Kota.

"Dan tentu ini penerapannya sangat tergantung daripada perkantoran, dunia usaha yang menjalankan pengaturan dalam Pergub yang 50 persennya bekerja 50 persen lainnya work from home," ujarnya.

DKI juga meminta perkantoran membagi dua shift dari 50% karyawannya yang bekerja di kantor. Sejauh ini, lanjut Syafrin, simulasi jam kerja dibagi pukul 07.00 WIB dan 09.00 WIB tidak membutuhkan ganjil-genap.

Ia menjelaskan, angkutan umum di Jakarta masih mampu menampung aktivitas warga saat masa transisi PSBB. "Karena dari sisi kapasitas angkutan umum cukup dari sisi trafficnya itu landai," imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Pergub Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat Aman dan Produktif.

Salah satu Pergub tersebut mengatur soal penerapan sistem ganjil-genap untuk kendaraan pribadi baik mobil maupun motor. Namun, aturan ini belum berlaku lantaran Anies belum menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) yang mengatur teknis penerapan sistem ganjil-genap tersebut. Lalu bagaimana penjelasan Anies?

Anies mengatakan, Pergub 51/20 mengatur bahwa Pemprov DKI bisa memutuskan kebijakan darurat dan membatalkan masa transisi PSBB jika penyebaran virus Covid-19 di Ibu Kota kembali melonjak.

Terkait penerapan ganjil-genap, sambung dia, bisa saja dilakukan jika evaluasi transisi PSBB mengharuskan diterapkannya aturan tersebut.

"Tapi bukan berarti akan dilakukan. Itu bisa dilakukan. Nah, sama dengan dalam masa transisi ini bisa diberlakukan ganjil-genap, tapi bukan berarti itu akan dilakukan," kata Anies di Terowongan Kendal, Jakarta, Senin 8 Juni 2020.

Anies menerangkan, kebijakan penggunaan kendaraan pribadi ganjil-genap hanya bisa diterapkan bila dirinya sudah menerbitkan surat Kepgub. Menurut dia, Kepgub akan diterbitkan jika hasil evaluasi masa transisi PSBB mengharuskan Pemprov DKI melakukan pengendalian aktivitas warga di luar rumah.

"Selama belum ada Surat Keputusan Gubernur, maka tidak ada ganjil-genap. Dan kebijakan itu dilakukan jika dipandang perlu ada pengendalian jumlah penduduk di luar rumah, karena ternyata yang keluar rumah lebih banyak daripada yang bisa dikendalikan," jelas dia.

"Jadi selama belum ada kondisi yang mengharuskan pengendalian jumlah penduduk di luar dan selama belum ada Surat Keputusan Gubernur, maka tidak ada ganjil-genap," tambah Anies.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini