Pemkot Tangsel Tolak 450 Permohonan SIKM, Ini Alasannya

Hambali, Okezone · Kamis 11 Juni 2020 21:29 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 11 338 2228494 pemkot-tangsel-tolak-450-permohonan-sikm-ini-alasannya-2gkkk7i6IR.jpg Foto Ilustrasi Okezone

TANGSEL - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap 4 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), disertai ketentuan kepemilikan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM). Kepengurusannya, berada di bawah pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Keharusan memiliki SIKM mulai diberlakukan pada tanggal 4 Juni 2020, meskipun sebenarnya perpanjangan PSBB tahap 4 telah berlangsung sejak 1 Juni 2020, dan baru akan berakhir tanggal 14 Juni 2020.

Surat izin itu harus dimiliki bagi siapapun yang hendak masuk ke Kota Tangsel namun bukan penduduk ber-KTP Jabodetabek atau pun Banten. Jika kedapatan tak melengkapi SIKM, maka petugas gabungan akan memintanya kembali ke tempat asal.

Ketentuan itupun berlaku sebaliknya, bagi warga ber-KTP Kota Tangsel yang ingin bepergian keluar Jabodetabek ataupun Banten harus pula mengurus SIKM sebelum keberangkatan. Pemohon bisa mengurusnya kapan saja secara daring tanpa dipungut biaya.

 

Data dari DPMPTSP Kota Tangsel, menyebut, jika sejak tanggal 4 Juni hingga 10 Juni 2020 telah ada sekira 780-an permohonan penerbitan SIKM. Dari jumlah itu, 480 ditolak karena beberapa ketentuan.

"Totak ada 780-an pengajuan sampai kemarin. Karena data hari ini baru bisa diupdate besok. 480 ditolak karena tak sesuai ketentuan," terang Kepala Bidang Sosial dan Budaya DPMPTSP kepada Okezone, Kamis (11/6/2020).

Menurut Sapto, setidaknya ada 3 alasan mengapa pengajuan SIKM banyak ditolak. Yakni, tak melampirkan hasil rapid test bebas Covid-19, pemohon ber-KTP Jabodetabek namun tetap mengajukan SIKM untuk memasuki Kota Tangsel, dan alasan terakhir adalah kesalahan menginput keterangan antara keluar dan masuk Tangsel.

"Tiga alasan itu jadi alasan kenapa kita tolak," ungkapnya.

Petugas layanan pengajuan SIKM terdiri atas, 2 orang tim verifikasi, 2 orang tim penetapan, 2 orang tim persetujuan, penandatangan dari Kepala Dinas, dan bagian cetak sebanyak 3 orang. Jam operasionalnya sendiri dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

"Kalau untuk pemohon yang mengajukan di atas pukul 14.00 WIB, maka akan diproses penerbitannya dihari kemudian," pungkasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini