MA Menangkan Pemprov DKI Soal Gugatan Pencabutan Izin Reklamasi Pulau H

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Rabu 24 Juni 2020 00:16 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 24 338 2235297 ma-menangkan-pemprov-dki-soal-gugatan-pencabutan-izin-reklamasi-pulau-h-HNOx3eU5v6.jpg Foto: Illustrasi Okezone.com

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) memenangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait gugatan pencabutan izin reklamasi Pulau H di Teluk Jakarta.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh pengembang Pulau H yakni PT Taman Harapan Indah. Dalam perkara ini, PT Taman Harapan Indah dan Gubernur Anies sama-sama mengajukan kasasi.

MA memutuskan menolak kasasi PT Taman Harapan Indah dan mengabulkan permohonan kasasi Anies. Adapun perkara dengan nomor register 227 K/TUN/2020 itu diputuskan hakim MA pada 4 Juni 2020.

"Tolak kasasi dari pemohon kasasi I (PT Taman Harapan Indah), kabul kasasi dari pemohon kasasi II (Anies), batal judex facti (PTUN dan PTTUN). Adili sendiri: tolak gugatan," demikian putusan MA seperti dikutip dari laman mahkamahagung.go.id, Selasa (23/6/2020).

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah membenarkan bahwa MA memenangkan Pemprov DKI dalam perkara pencabutan izin reklamasi Pulau H tersebut.

 REKLAMASI

Ia mengatakan, PT Taman Harapan Indah masih bisa mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi MA.

"Ada upaya hukum luar biasa yang masih bisa ditempuh oleh penggugat melalui PK, apakah mereka mau tempuh upaya tersebut atau tidak, saya tidak tahu," ujar Yayan saat dihubungi.

Seperti diketahui, gugatan izin reklamasi Pulau H bermula saat Anies menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 1409 Tahun 2018 pada 6 September 2018.

Dalam SK tersebut, mantan Mendikbud itu mencabut izin 13 pulau reklamasi, termasuk izin reklamasi Pulau H. Tak terima dengan kebijakan DKI, PT Taman Harapan Indah menggugat SK tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 18 Februari 2019.

Dalam gugatannya, PT Taman Harapan Indah meminta PTUN membatalkan SK yang terkait pencabutan izin Pulau H dan meminta PTUN memerintahkan Anies untuk menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau H.

PTUN mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah pada 9 Juli 2019. Dalam putusannya, PTUN membatalkan SK pencabutan izin reklamasi Pulau H dan memerintahkan Anies memproses perpanjangan izin reklamasi tersebut.

Lalu, Anies mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta pada 18 Juli 2019. PTTUN pun memutus permohonan banding Anies pada 2 Desember 2019.

Majelis hakim PTTUN membatalkan putusan PTUN dan membuat putusan sendiri. Putusannya, PTTUN tetap membatalkan SK pencabutan izin reklamasi Pulau H dan mewajibkan Anies mencabut SK tersebut.

Namun, PTTUN tidak memerintahkan Anies untuk memperpanjang izin reklamasi Pulau H. Sehingga, Anies dan PT Taman Harapan Indah kemudian sama-sama mengajukan kasasi ke MA.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini