Pelanggar Kantong Plastik Bakal Didenda Rp25 Juta hingga Pencabutan Izin Operasional

Agregasi Sindonews.com, · Rabu 01 Juli 2020 14:57 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 07 01 338 2239491 pelanggar-kantong-plastik-bakal-didenda-rp25-juta-hingga-pencabutan-izin-operasional-HiW23t9Lgu.jpg Foto Ilustrasi shutterstock

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan larangan penggunaan kantong berbahan plastik, hari ini. Hal itu sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Namun, tidak akan langsung memberikan sanksi bagi pelanggar larangan pengunaan kantong plastik. Adapun sanksi pelanggar larangan dari denda Rp25 juta hingga pencabutan izin.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih mengatakan, mekanisme pembinaan dan pengawasan akan dilakukan sebelum pengenaan sanksi. Pemberian sanksi dilakukan berjenjang, dimulai dari pengelola yang menerbitkan surat teguran apabila ditemukan pelaku usaha di pusat perbelanjaan yang mereka kelola tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan.

Plastik

Pengenaan sanksi hanya berupa sanksi administrastif berupa teguran tertulis sebanyak tiga kali dalam waktu 3x24 jam. Apabila tidak diindahkan dalam waktu 3x24 jam, pelanggar dikenakan sanksi denda secara bertahap.

"Pengelola dikenakan uang paksa secara bertahap yakni, Rp5-25 juta," kata Andono di Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Terkait sanksi pembekuan izin, Andono menuturkan, diberikan jika melaksanakan sanksi administratif uang paksa namun dalam waktu 5 (lima) minggu. Kemudian, jika tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran uang paksa maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

"Selain sanksi, pemerintah juga memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk mendapatkan insetif fiskal pada tahun depan (1 tahun setelah pergub mulai berlaku)," pungkasnya.

(wal)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini