Ombudsman Minta Inspektorat Periksa Lurah Mengamuk di SMAN 3 Tangsel

Hambali, Okezone · Sabtu 18 Juli 2020 23:30 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 18 338 2248576 ombudsman-minta-inspektorat-periksa-lurah-mengamuk-di-sman-3-tangsel-qDnTo444XY.jpg SMAN 3 Tangerang Selatan (Foto: Okezone/Hambali)

TANGSEL - Praktik tidak terpuji oknum lurah bernama Saidun kini mendapat sorotan pula dari Ombudsman. Disebutkan, perbuatan itu telah mencoreng citra Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Kepala kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten, Dedy Irsan, menyayangkan apa yang dilakukan Lurah Saidun. Apalagi, hal itu dipicu masalah siswa titipan yang masuk melalui jalur ilegal di luar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Ombudsman RI Perwakilan Banten akan menelaah informasi tersebut dan menanganinya sebagai laporan inisiatif," kata Deddy kepada Okezone, Sabtu (18/7/2020).

Baca Juga: Siswa Titipan Gagal Masuk, Lurah di Pamulang Ngamuk dan Rusak Sekolah 

Pihaknya juga mendesak, agar Wali Kota Airin Rachmi Diany melalui Inspektorat maupun pihak kepolisian setempat profesional mengusut tuntas kasus itu. Terlebih kasus "Lurah Ngamuk" telah dilaporkan ke Mapolsek Pamulang atas dugaan tindak pidana.

"Kami akan meminta kepada Inspektorat Pemerintah Kota Tangsel untuk memeriksa lurah tersebut segera dan melaporkan hasilnya kepada Ombudsman RI Perwakilan Banten, terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum lurah tersebut baik dari sisi etika dan jabatan," tegasnya.

Tangkapan layar saat lurah mengamuk Foto: Ist 

Apa yang diperbuat Saidun, sambung Dedy, bisa mencoreng nama pemerintahan Airin dan membuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja ASN menjadi terkikis. Kondisi demikian, bisa makin memburuk bilamana tak ada ketegasan untuk menuntaskan kasus itu.

"Pemkot Tangsel sedang gencar-gencarnya melaksanakan PPDB secara daring, yang diharapkan bisa bebas dari praktik KKN," tambahnya.

Meskipun Lurah Saidun telah menyatakan permintaan maaf, menurut Deddy hal itu tidak serta merta menghapus konsekuensi hukum. Sehingga prosesnya harus tetap berlanjut agar memberikan efek jera.

"Peristiwa tersebut memberikan contoh yang tidak baik di dunia pendidikan. Sebab, pendidikan semestinya tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan," pungkas Deddy.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini