Tidak Ada Rekayasa dalam Penangkapan Bos PS Store

Agregasi Sindonews.com, · Kamis 30 Juli 2020 15:45 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 30 338 2254576 tidak-ada-rekayasa-dalam-penangkapan-bos-ps-store-M9ZV3QlpWD.jpg dok: Bea Cukai

JAKARTA – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menegaskan, pihaknya tidak sembarangan dalam kasus pengusaha jual beli handphone PS Store, Putra Siregar (PS) yang ditangkap terkait dugaan kasus jual beli HP secara ilegal.

Sebelumnya, Putra Siregar menjelaskan bahwa kasus yang tengah menjeratnya tidak wajar. Bos handphone tersebut merasa saat penangkapan dirinya dijebak.

(Baca juga: Jual Beli HP Ilegal, Pemilik PS Store Ditangkap Bea Cukai)

"Proses penyelidikan hingga penyidikan sesuai fakta hukum. Keterangan tersangka (Putra) itu lah yang kita pegang," kata Heru di Kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (30/7/2020).

Dijelaskan Heru, penangkapan tersebut berawal dari adanya barang bukti berupa handphone ilegal di toko milik Putra Siregar di kawasan Condet, Jakarta Timur.

"Barang bukti yang teregister namanya imei. Kalau resmi pasti ada dokumen impornya, dengan mudahnya kita bisa tahu yang tidak teregister pasti tidak resmi," sambungnya.

Dia melanjutkan, saat ini kasus Putra Siregar sudah dinyatakan lengkap atau P21. Selanjutnya proses hukum akam berjalan sesuai dengan bukti-bukti yang ditemukan. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dalam kasus Putra yang segera disingkan.

"Ini sudah menjadi rumahnya dari penuntutan karena sudah kita serahkan Kejaksaan sudah P21 nanti kita proses, kita lihat perkembangannya," tutupnya.

Seperti diberitakan, Kanwil Bea Cukai DKI Jakarta mengumumkan melalui unggahan di Instagram soal PS (Putra Siregar) yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait jual beli barang ilegal. Pada 23 Juli lalu, PS diserahkan ke Kejari Jakarta Timur dengan barang bukti 190 Handphone bekas berbagai merk dan uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp61,3 juta.

Selain itu, diserahkan juga harta kekayaan tersangka yang terdiri dari uang tunai Rp500 juta, rumah senilai Rp1,15 miliar, dan rekening bank senilai Rp50 juta. Penyerahan tersangka bersama barang bukti itu dilaksanakan atas pelanggaran pasal 103 huruf d Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini