MUI Desak Pemerintah Tutup dan Cabut Izin Operasional Karaoke Venesia di BSD

Nunung Purnomo, iNews · Sabtu 22 Agustus 2020 15:26 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 22 338 2265760 mui-desak-pemerintah-tutup-dan-cabut-izin-operasional-karaoke-venesia-di-bsd-svz9HOS56y.jpg Karaoke Venesia di BSD Tangsel (foto: iNews)

TANGSEL - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang Selatan meminta dengan tegas kepada pemrintah untuk segera menutup serta mencabut ijin pengoperasian karaoke Venesia yang terletak di BSD, Kota Tangerang Selatan.

Hal itu merujuk dari bukti dan penetapan tersangka para pelaku maupun management karaoke oleh Bareskrim Mabes Polri mengenai adanya tindak perdagangan orang serta bisnis prostitusi terselubung di karaoke tersebut.

(Baca Juga: Bareskrim Tetapkan Muncikari dan Manajemen Karaoke di BSD sebagai Tersangka) 

KH. Abdul Rozak, Sekretaris MUI Tangerang Selatan, mengatakan, bila indikasi pelanggaran di karaoke Venesia sudah jelas yakni adanya tindak perdagangan orang serta bisnis prostitusi terselubung di karaoke tersebut. Sehingga tidak ada guanya lagi dipertahankan.

(Baca Juga: 6 PSK ABG Kepergok Tanpa Busana saat Layani Pelanggan di Hotel)

“Karena itulah perlu dilakukan penutupan karena apa yang dilakukan oleh tempat hiburan karaoke Venesia itu sudah mencederai moto dari kota religius Kota Tangerang Selatan,” kata Abdul Rozak.

Seperti diketahui sebelumnya, dalam penggerebekan yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri sebanyak empat puluh tujuh wanita pemandu lagu, alat kontrasepsi dan sejumlah mucikari diamankan.

Bareskrim Polri sendiri sudah resmi menetapkan enam orang tersangka terkait dengan kasus dugaan prostitusi di tempat karaoke Venesia di BSD, Tangerang Selatan (Tangsel). Mereka yang jadi tersangka adalah tiga orang muncikari dan tiga dari manajemen perusahaan.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dir Tipidum) Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo mengungkapkan, dalam hal ini para tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana perdagangan orang (TPPO). "Pasal 2 UU 21 tahun 2007 tentang TPPO," kata Ferdy kepada Okezone, Jakarta, Jumat (21/8/2020).

Jeratan pasal itu mengancam para pelaku akan mendapatkan hukuman paling minimal tiga tahun penjara dan maksimal 15 tahun kurungan bui. Hal itu tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) tentang TPPO. Adapun bunyi Pasal 2 ayat (1) tentang TPPO adalah;

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini