Pengelola Dipanggil, Izin Venesia Karaoke & Spa Terancam Dicabut

Hambali, Okezone · Minggu 23 Agustus 2020 01:01 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 22 338 2265920 pengelola-dipanggil-izin-venesia-karaoke-spa-terancam-dicabut-md3En8YP2m.jpg Foto: Illustrasi Shutterstock

TANGSEL - Pengelola Venesia Karaoke & Spa segera dipanggil oleh Satpol-PP Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Upaya itu dilakukan sebagai tindaklanjut atas terkuaknya praktik prostitusi dan human trafficking di dalamnya.

Baik Pemerintah Kota (Pemkot) maupun jajaran Polres Tangsel sendiri dianggap kecolongan, lantaran penggerebekan justru dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri. Total ada 47 gadis pemandu lagu yang diamankan, sedang 13 pengelolanya kini berstatus tersangka.

Tak mau kehilangan muka, Pemerintahan Wali Kota Airin Rachmi Diany langsung memerintahkan Satpol-PP memanggil pengelola Venesia Karaoke. Direncanakan, Senin 24 Agustus 2020 surat baru dilayangkan.

“Senin, kita akan menyampaikan surat pemanggilan kepada penanggung jawab Venesia," ungkap Kasatpol-PP Tangsel, Mursinah kepada Okezone, Sabtu (22/8/2020).

 Karaoke

Mengenai pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kata Mursinah, pihaknya sedang berkoordinasi dengan kepolisian karena lokasi itu masih dalam penyelidikan kepolisian.

"Sedangkan untuk pelanggaran karantina wilayah, berdasarkan Undang-Undang Karantina bukan menjadi kewenangan Pemda, melainkan kewenangan kepolisian," imbuhnya.

 

Dilanjutkannya, jika terbukti melanggar ijin, maka tindakan tegas bakal dilakukan berupa pencabutan ijin usaha. Namun begitu, sanksi harus memerhatikan mekanisme yang berlaku. Di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menerima surat permohonan pencabutan izin.

"Surat permohonan itu berasal dari gugus tugas di mana ada persetujuan dari Satpol-PP atau dinas teknis lainnya dengan melampirkan tahapan-tahapan serta alasan atau pelanggaran yang dilakukan," jelasnya.

Setelah menerima surat itu, DPMPTSP lalu memeriksa dan mengecek isi surat dan ijin usaha. Jika perusahaan tersebut belum terdaftar, maka akan dibuatkan konsep surat jawaban yang ditandatangani serta diserahkan ke gugus tugas untuk diambil tindakan sesuai ketentuan.

"Kalau sudah terdaftar, membuat konsep atau draft izin pencabutannya untuk di tandatangani dan diserahkan ke gugus tugas untuk disampaikan ke perusahaan tersebut," ucapnya.

Dari catatan yang ada, razia yang digelar Satpol-PP terhadap lokasi hiburan malam sering kali dilakukan. Hanya saja, sanksi tegas tak pernah dijatuhkan kepada pengelola yang melanggar. Penyegelan demi penyegelan pun dinilai sebatas formalitas belaka, sebab dalam waktu singkat lokasi hiburan itu kembali operasional seperti biasa.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini