Fraksi PAN hingga Golkar Tolak Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Jakarta

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Senin 07 September 2020 15:46 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 07 338 2273847 fraksi-pan-hingga-golkar-tolak-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-dki-jakarta-moEZKseCw9.jpg Foto: Illustrasi Okezone.com

JAKARTA - Sejumlah fraksi menolak pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD), Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Adapun para fraksi yang menolak P2APBD tersebut adalah anggota fraksi PSI August Hamonangan, Basri Baco dari Fraksi Golkar, Hasan Basri Umar dari Fraksi Nasdem, dan Lukmanul Hakim dan Zita Anjani dari PAN.

Zita mengatakan, pihaknya menolak P2APBD lantaran Pemprov DKI tidak mengakomodir masukan dari DPRD DKI Jakarta.

"Mewakili pimpinan perempuan dan termuda saya menolak P2APBD karena tidak ada transparansi. Kita percuma reses sudah tiga kali kalau itu tidak ditindaklanjuti," kata Zita dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/9/2020).

 DPRD DKI

Zita pun meminta penjelasan dari Anies terkait sejumlah masukan yang disampaikan anggota dewan Kebon Sirih yang sudah melakukan reses ke warga.

"Kita di sini bukan cuma kunker, mohon saudara Gubernur hargai kami. Kami mempertanyakan hasil reses kami," ucap dia.

Pengesahan Raperda P2APBD dimaksudkan agar dewan dapat segera membahas APBD Perubahan.

Zita juga menyoroti Ibu Kota yang sampai saat ini masih miliki 136 kampung yang terkesan kumuh namun tak tersentuh Pemprov DKI Jakarta.

"Kita bisa lihat data, masih banyak kampung kumuh. Ada 136 kampung kumuh di Ibu Kota yang belum disentuh pemerintah. Aspirasi rakyat di kampung ini yang harus jadi prioritas, tapi sayang tidak diakomodir juga," tukasnya.

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini