Share

Jakarta PSBB Total, Ada Dampak Baik & Buruk untuk Bogor

Putra Ramadhani Astyawan, Okezone · Kamis 10 September 2020 19:52 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 10 338 2275812 jakarta-psbb-total-ada-dampak-baik-buruk-untuk-bogor-Vl1uLsNrvr.jpg Wali Kota Bogor Bima Arya (Foto : Okezone.com/Putra RA)

BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan beberapa poin usulan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total. Di antaranya, meminta adanya regulasi yang jelas mengatur pergerakan masyarakat dari Bogor ke Jakarta atau sebaliknya.

Hal tersebut disampaikannya, dalam rapat koordinasi melalui online bersama Anies dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil serta kepala daerah lainnya di Taman Ekspresi, Kota Bogor, Kamis (10/9/2020).

"Saya minta ke pak gubernur untuk memperjelas kalau lockdown, aturan keluar masuk Bogornya bagaimana? Itu harus clear, karena tidak semua warga Bogor kerja bagaimana yang mengunjungi saudara dan lain-lain," kata Bima kepada wartawan.

Menurutnya, PSBB total di Jakarta nantinya akan memiliki dampak baik dan buruk ke wilayah Kota Bogor. Terutama, dampak akan terjadinya eksodus atau pengalihan aktivitas dari Jakarta ke Bogor.

"Ada plus minusnya. Plusnya warga Bogor yang bekerja kerja di Jakarta kalau betul-betul PSBB total akan WFH dan kemungkinan terpaparnya berkurang. Selama ini banyak data yang terpapar di Jakarta. Tapi bahayanya adalah malau di Jakarta semuanya lokdown, sementara Bogor tidak, nanti orang di Jakarta dan sekitarnya akan lari ke wilayah Bogor untuk wisata, makan, pertemuan dan lainnya. Nah hal ini kan harus kita antisipasi," ungkap Bima.

Kemudian, lanjut Bima, pihaknya meminta sistem rujukan pasien covid-19 diperbaiki. Pasalnya, tidak sedikit pasien asal Jakarta yang dirawat di Bogor.

"Data menunjukkan mulai banyak positif covid di Bogor itu ternyata dari Jakarta. Karena rumah sakit di Jakarta enggak nampung. Nah ini harus dicermati, sistem rujukannya arus diperbaiki. Kita antisipasi untuk menambah fasilitas non kesehatan," tambahnya.

Baca Juga : Evi Novida Ginting Positif Covid-19, Seluruh Pegawai KPU Kerja dari Rumah

Baca Juga : Jakarta PSBB Total, Denda Rp1 Juta untuk Pelanggar Masker Mulai Berjalan

Meski begitu, pihaknya masih akan tetap menunggu hasil koordinasi Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait pengetatan tersebut. Selanjutnya, Pemkot Bogor baru akan menentukan langkah yang akan diambil ke depannya.

"Tadi pak gubernur sampaikan bahwa Jakarta sedang darurat jadi harus diselaraskan. Tapi pak gubernur masih merasa perlu untuk mematangkan lagi termasuk juga dengan pemerintah pusat. Jadi pak gubernur akan merapatkan lagi dengan pusat, dengan kementrian terkait. Mungkin hari Senin akan dirapatkan lagi dengan daerah Bodebek," tutup Bima.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini