Wali Kota Tangerang Dukung Pemprov DKI Terapkan PSBB Total

Isty Maulidya, Okezone · Senin 14 September 2020 09:51 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 14 338 2277258 wali-kota-tangerang-dukung-pemprov-dki-terapkan-psbb-total-vpGw680DAT.jpg Pantauan arus lalu lintas di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat di hari pertama PSBB Total (Foto : Okezone.com/Heru)

TANGERANG - Pemerintah Kota Tangerang memberikan respons positif terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta yang kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total .

Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah berharap dengan ketatnya aturan PSBB di wilayah DKI Jakarta akan ikut memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Tangerang. Apalagi, saat ini banyak masyarakat Kota Tangerang yang beraktivitas di Jakarta, dan juga banyaknya kasus Covid-19 yang disebabkan aktivitas masyarakat di Jakarta.

"Sejauh ini ada banyak kasus di Kota Tangerang yang disebabkan perjalanan maupun yang bekerja di Jakarta," kata Arief dalam keterangan tertulis pada Senin (14/9/2020).

Pemkot Tangerang sendiri belum memutuskan untuk membuat check point di wilayah perbatasan, namun lebih mengedepankan peran tiga pilar melalui operasi aman bersama yang telah rutin digelar. Saat ini Pemkot Tangerang lebih fokus mengedukasi masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan.

"Lurah dan Camat sudah ditugaskan untuk gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya Covid-19," tambahnya.

Baca Juga : PSBB Diperketat, Epidemiolog Sebut Kapasitas Kendaraan Umum Idealnya 25%

Baca Juga : Tepergok Mencuri, Pengamen Ini Menangis Agar Tidak Dilaporkan ke Polisi

Arief juga menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten akan merevisi beberapa aturan mengenai PSBB, terutama pada kegiatan sosial masyarakat. Hal tersebut merupakan hasil dari rapat evaluasi PSBB yang digelar bersama Bupati Tangerang dan Gubernur Banten pada Jumat 11 September 2020.

"Berdasarkan hasil rapat, ada Pergub yang harus direvisi. Jadi gubernur akan keluarkan revisi pergub menyesuaikan dengan DKI Jakarta, kuncinya batasi sementara kegiatan sosial masyarakat seiring peningkatan kasus," pungkas Arief.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini