2 Hari PSBB Ketat Jakarta, 10 Kantor Pelanggar Protokol Kesehatan Ditutup

Bima Setiyadi, Koran SI · Rabu 16 September 2020 11:53 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 16 338 2278551 2-hari-psbb-ketat-jakarta-10-kantor-pelanggar-protokol-kesehatan-ditutup-r8tT9AjC3c.jpg Ilustrasi. Foto: Shutterstock

JAKARTA - Sebanyak 10 perusahaan di Jakarta terpaksa ditutup karena melanggar protokol kesehatan Covid-19 pada masa PSBB ketat yang baru berlaku dua hari ini. Klaster perkantoran memang sedang menjadi fokus utama petugas.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan dalam dua hari penerapan PSBB, pihaknya sudah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap 130 perusahaan. Hasilnya 10 yang ditutup karena melanggar protokol kesehatan Covid-19.

"Pada hari pertama PSBB kami tutup sembilan, hari kedua satu perusahaan," kata Andri Yansyah saat dihubungi, Rabu (16/9/2020).

Andri menjelaskan dari 10 perusahaan, sebanyak 6 perkantoran ditemukan sebagian karyawannya terpapar Covid-19. Perusahan harus ditutup selama tiga hari untuk sterilisasi. Sementara sisanya ditutup lantaran melanggar aturan PSBB yakni mempekerjakan pegawai dengan jumlah lebih 25 persen dari total karyawan yang ada.

Andri masih merahasiakan nama-nama perusahaan yang ditutup itu. Namun yang jelas kata dia perusahaan tersebut terdapat di semua wilayah Jakarta.

"Perusahaan ditutup karena Covid-19 itu 3 di Jakarta Barat; 2 di Jakarta Selatan; dan 1 di Jakarta Timur. Untuk Perusahaan ditutup karena tak menerapan protokol pencegahan Covid-19 itu ada 2 di Jakarta Barat; dan 2 di Jakarta Pusat," ucapnya.

Pada PSBB kali ini Pemprov DKI Jakarta mengizinkan seluruh perkantoran beroperasi dengan syarat melakukan pembatasan karyawan maksimal 25 persen dari jumlah karyawan yang ada.

Andri menjelaskan, untuk mengawasi seluruh perusahan, pihaknya sudah membentuk 25 tim dengan catatan satu tim terdiri dari lima orang. Kemudian untuk satu tim ditargetkan mengawasi tiga perusahaan setiap harinya.

Baca Juga: Terjaring Operasi Yustisi, 16 Pelanggar PSBB di Kalimalang Dihukum Menyapu Jalan

Tim tersebut, kata Andri, bisa melihat data laporan wajib dari para perusahaan yang diberikan saat permohonan izin untuk jumlah karyawan. Data ini sudah tersimpan di database Disnaker maupun Kementerian Tenaga Kerja dan sudah dirintis sejak 2018.

"Dari situ akan terukur berapa jumlah karyawan yang boleh bekerja dari kantor, sesuai dengan proporsi 25% dari total jumlah karyawan. Tinggal kita cocokan saja," ungkapnya

Baca Juga: PSBB Total, Polisi Buka Peluang Hukuman Pidana bagi Pelanggar Protokol Kesahatan 

(abp)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini