23 Perusahaan Ditutup sejak PSBB DKI Diperketat

Bima Setiyadi, Koran SI · Jum'at 18 September 2020 14:27 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 18 338 2279916 23-perusahaan-ditutup-sejak-psbb-dki-diperketat-DuRSMCHX8l.jpg Ilustrasi kantor ditutup karena langgar PSBB. (Okezone)

JAKARTA – Perusahaan atau perkantoran di Jakarta masih saja membandel, meski PSBB ketat tengah berlaku. Baru empat hari pemberlakuan PSBB, sedikitnya ada 23 perusahaan yang ditutup akibat melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan sejak PSBB diperketat mulai Senin 14 September, pihaknya sudah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap 237 perusahaan hingga Kamis (17/9/2020). Hasilnya ada 23 perusahaan yang ditutup karena ada yang terpapar positif dan melanggar protokol kesehatan Covid-19.

"14 perusahaan ditutup karena ada karyawan positif dan 9 perusahaan karena melanggar protokol kesehatan Covid-19. Ditutup tiga hari," kata Andri Yansyah Saat dihubungi, Jumat (18/9/2020).

Andri menjabarkan, 14 perusahaan yang ditutup lantaran adanya karyawan positif Covid-19 itu tersebar di lima wilayah DKI Jakarta. Rinciannya, 6 perusahaan ditutup di wilayah Jakarta Barat, masing-masing 3 perusahaan di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara, serta masing-masing 1 perusahaan di Jakarta Timur dan Jakarta Barat.

Sementara untuk 9 perusahaan ditutup karena melanggar protokol Covid-19. Mereka di antaranya ada di Jakarta Pusat sebanyak 4 perusahaan, di Jakarta Barat ada 3 perusahaan, dan di Jakarta Selatan ada 2 perusahaan.

"Kami akan terus melakukan pengawasan dengan ketat. Apabila ada perusahan yang membandel, aparat siap mendampingi," tuturnya.

Pada PSBB kali ini, Pemprov DKI Jakarta mengizinkan seluruh perkantoran beroperasi dengan syarat melakukan pembatasan karyawan maksimal 25 persen dari jumlah karyawan yang ada.

Andri menjelaskan, untuk mengawasi seluruh perusahaan, pihaknya sudah membentuk 25 tim. Satu tim terdiri atas lima orang dan ditargetkan mengawasi tiga perusahaan setiap harinya.

Tim tersebut, kata Andri, bisa melihat data laporan wajib dari para perusahaan yang diberikan saat permohonan izin untuk jumlah karyawan. Data ini sudah tersimpan di database Disnaker maupun Kementerian Tenaga Kerja dan sudah dirintis sejak 2018.

Baca Juga : Polisi Catat Ada 22 Ribu Pelanggar Terjaring Operasi Yustisi

"Dari situ akan terukur berapa jumlah karyawan yang boleh bekerja dari kantor, sesuai dengan proporsi 25% dari total jumlah karyawan. Tinggal kita cocokan saja," ucapnya.

Baca Juga : PSBB Total, Ini Jadwal Distribusi Bansos DKI Jakarta

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini