Raperda Penanggulangan Covid-19 Diajukan untuk Perkuat Payung Hukum

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Rabu 23 September 2020 20:09 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 23 338 2282688 raperda-penanggulangan-covid-19-diajukan-untuk-perkuat-payung-hukum-zSUA38UFrs.jpg Ilustrasi (Foto : Shutterstock)

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Covid-19 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Rabu (23/9/2020).

Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat payung hukum dalam menjalankan kebijakan terkait penanganan virus corona, termasuk sanksi pada mereka yang melangar protokol kesehatan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan, usulan Raperda tersebut menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat bahwa setiap wilayah, baik dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, perlu menyusun Perda dalam rangka lebih komprehensif menanggulangi wabah virus corona.

"Dengan hadirnya Perda nanti, diharapkan dapat lebih komprehensif kita bisa menaungi berbagai kebijakan yang kita ambil termasuk masalah sanksi. Ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bahwa Pergub atau kepgub tidak bisa mengatur sanksi pidana. Mudah-mudahan melalui Perda ini memungkinkan sehingga aparat hukum dapat menindaklanjuti temuan-temuan yang ada di lapangan," Ariza.

Raperda Penanggulangan Covid-19 mengatur tentang tanggung jawab dan wewenang Pemprov DKI Jakarta, hak dan kewajiban masyarakat serta larangannya, pelaksanaan PSBB, peningkatan layanan kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi, kemitraan, dan kolaborasi, pemulihan ekonomi, perlindungan dan jaminan sosial, penyesuaian tata kerja pemerintah dan pelayanan publik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan, serta ketentuan pidana.

Selain itu, seiring dengan berjalannya waktu penanganan penyebaran Covid-19, tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial.

Pandemi Covid-19 telah menurunkan berbagai aktivitas dan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Jakarta yang membahayakan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan peradaban budaya masyarakat Jakarta.

Baca Juga : Hujan Es Melanda Sebagian Wilayah Bogor, Warga: Kayak Ditimpuk Batu

"Oleh karena itu Pemprov DKI Jakarta memandang perlu untuk segera mengambil satu kesatuan kebijakan yang lebih strategis, terintegrasi, dan terencana dalam rangka penanganan Covid-19 yang secara efektif dan efisien mampu menjawab kebutuhan atas penanggulangan dan pemulihan ekonomi serta perlindungan sosial secara menyeluruh kepada masyarakat," ucap dia.

Adapun tujuan dibentuknya Perda Covid-19 yakni memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari penularan dan penyebaran Covid-19, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan, dan memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat dari dampak pandemi corona.

Kemudian, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi petugas dan aparat pelaksana penanggulangan Covid-19, dan membangun kemintraan dan kolaborasi semua elemen masyarakat, instansi pemerintah, dan dunia usaha.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menambahkan, pihaknya berharap Perda Covid-19 bisa memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

"Kita ini dari daerah penopang atau penyangga banyak sekali yang masuk ke Jakarta. Dan kenyatannya diberitahu bukan makin membaik tapi makin buruk Jakarta," ucap dia.

Menurut dia, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Dishub merupakan SKPD yang mempunyai tugas berat dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

"Mudah-mudahan dengan adanya Perda ini memberikan keuatan hukum untuk kita memberikan efek jera kepada yang tidak tertib dan disiplin," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini