Ini Persiapan Pemprov DKI Jakarta untuk Kendalikan Banjir

Bima Setiyadi, Koran SI · Kamis 24 September 2020 14:20 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 24 338 2283047 ini-persiapan-pemprov-dki-jakarta-untuk-kendalikan-banjir-Mxs7VUelIq.jpg Foto: Illustrasi Okezone.com

JAKARTA - Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta melakukan percepatan program pengendalian banjir dalam menghadapi perubahan iklim, seperti pengerukan, pembebasan lahan, pemeliharaan pompa, dan pembuatan sumur resapan menjadi prioritas untuk pengendalian banjir dalam waktu dekat ini.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini Yusuf mengatakan, sesuai intruksi Gubernur Nomor 55 tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim, pihaknya terus melakukan pengerukan, memaksimalkan pompa, pembuatan sumur resapan dan pembebasan lahan.

Untuk pompa, kata Juaini, dari 478 unit, hanya dua sampai tiga persen yang mengalami kerusakan. Sementara sisanya hanya cukup dilakukan pemeliharaan mengingat usianya rata rata sudah lebih dari 10 tahun. Pada tahun ini, rencananya akan datang 19 pompa mobile yag saat ini tengah dalam proses lelang.

"Sejak Maret kami sudah mulai kerja. Ketika sekarang mau datang hujan, kami harus siap," kata Juaini Yusuf saat dihubungi, Kamis (24/9/2020).

 Banjir Jakarta

Selain itu, lanjut Juaini, pihaknya juga tengah mempercepat pembangunan sumur resapan di lokasi lokasi rawan genangan. Termasuk di gedung gedung milik Pemprov DKI Jakarta, seperti misalnya di kantor kelurahan, kecamatan, Puskesmas, dan sebagainya.

Rencananya akan terdapat 300 sumur resapan yang dibangun tahun ini. Sedangkan jumlah keseluruhan dari total tahun sebelumnya sudah mencapai sekitar 3 sampai 4 ribu titik.

"Kami masih data di masing masing wilayah berapa jumlah sumur resapan yang sudah dibangun tahun ini. Kami masih usahkan adanya penambahan vendor untuk mempercepat pembuatan sumur resapan itu," ungkapnya.

Kemudian soal pembebasan lahan yang juga menjadi prioritas pengendalian banjir saat ini. Juaini menyebut bahwa pihaknya tengah melakukan proses pembayaran. Seperti misalnya di Kali Sunter, Ciliwung dan Jati kramat. Sementara untuk kali Pesanggrahan dan sebagainya di Ciliwung sudah terbayarkan.

"Ini masih terus kami upayakan percepatannya, karena untuk pembebasan lahan perlu kehati-hatian. Karena surat harus diteliti benar. Kami harus kerja sama dengan BPN. Kalau BPN menganggap suratnya komplit baru kami bayar," pungkasnya.

Terkait dengan jumlah pasukan, Juaini menyebut sedikitnya ada 80.000 pasukan ditambah dengan ASN yang membantu untuk mempercepat pengendalian banjir ketika hujan datang. Ribuan pasukan tersebut sudah berjaga di titik rawan sebelum hujan datang atau saat mendung tiba.

"Kami sudah persiapkan semuanya. Petugas teman-teman dan fasilitas stand by 24 jam ketika cuaca sudah mulai turun (mendung). Kami siap lahir batin," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Ingub yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 15 September Nomor 52 tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim itu meminta agar seluruh Lurah, Camat, Walikota hingga Kepala Dinas untuk mengebut semua program penangan banjir mengingat adanya perubahan iklim dimana musim penghujan diperkirakan terjadi lebih awal dari biasanya.

"Dengan terjadinya peningkatan intensitas hujan akibat perubahan iklim, diperlukan percepatan peningkatan pengendalian banjir Jakarta yang responsif, adaptif, dan memiliki resiliensi atas resiko banjir yang dihadapi saat ini dan di masa yang akan datang, baik dari segi peningkatan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial," kata Anies dalam Ingub tersebut dikutip, Rabu (23/9/2020).

Pada poin pertama Ingub itu, Anies meminta jajarannya dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik menyusun sistem deteksi dan peringatan dini banjir serta sistem penanggulangan banjir yang adaptif, prediktif, cerdas (smart), dan terpadu.

"Menyusun Standar Prosedur Operasional (SOP) penanggulangan banjir yang memberikan arahan yang jelas, detail dan terukur kepada pihak-pihak terkait baik dari internal maupun eksternal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai apa yang harus dilakukan disaat banjir telah diprediksi," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini