Polisi Dalami Sindikat Calo Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat

Muhamad Rizky, Okezone · Sabtu 26 September 2020 09:54 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 26 338 2284091 polisi-dalami-sindikat-calo-aborsi-ilegal-di-jakarta-pusat-z6TOqsznBh.jpg Ilustrasi.

JAKARTA - Polisi mendapatkan fakta baru terkait kasus klinik aborsi ilegal di Jakarta Pusat. Ada peranan dari para calo yang sangat besar dalam aborsi ini, mereka menjadi penghubung dan meraup keuntungan paling besar.

Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan para calo memiliki jaringan yang lebih besar dalam kasus aborsi ini.

"Yang jelas setelah ini kami tim penyidik tengah mendalami jaringan-jaringan aborsi yang ada. Karena kita melihat pastinya ada hubungan dan keterkaitan," kata Calvijn saat rekonstruksi kasus, Jumat (25/9/2020).

BACA JUGA: 3 Fakta Baru Kasus Klinik Aborsi Ilegal Jakarta Pusat

Calvijn menduga, ada dalang utama yang menugaskan para calo tersebut untuk melancarkan bisnis aborsi ilegal tersebut. Karena itu pihaknya akan memburu pelaku.

"Artinya mastermind ini kita akan dalami sindikat calo ini. Kami tim akan bekerja keras untuk membuat terang benderang rangkaian ini," ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, polisi membongkar praktik aborsi ilegal yang berlokasi di Jalan Percetakan Negara III, Jakarta Pusat. Praktik tersebut telah berjalan selama 3 tahun atau sejak 2017, total lebih dari 32 ribu pasien yang melakukan aborsi.

Para pelaku sendiri mempromosikan klinik tersebut secara terbuka melalui website klinikaborsiresmi.com dan media sosial. Mereka yang membuka website klinik tersebut nantinya dihubungkan dengan salah satu kontak Whatsapp untuk dilakukan penjemputan.

BACA JUGA: Rekonstruksi, 10 Tersangka Klinik Aborsi Ilegal di Jakpus Peragakan 63 Adegan

Selama menjalankan bisnis aborsi ilegal tersebut tambah Yusri, para pelaku telah meraup keuntungan lebih dari Rp10 miliar. Hal itu terhitung sejak Maret 2017 hingga Agustus 2020.

Atas perbuatannya para tersangka dikenakan Pasal 346 KUHP dan atau Pasal 348 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 194 Jo

Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan ancaman maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini