82 Kelurahan di Jakarta Rawan Banjir, DPRD Ingatkan Hal Ini

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Senin 28 September 2020 10:06 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 28 338 2284732 82-kelurahan-di-jakarta-rawan-banjir-dprd-ingatkan-hal-ini-yzsTVmaVn1.jpg Ilustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI Jakarta untuk serius dalam menangani persoalan banjir di Ibu Kota. Ia pun meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengantisipasi ancaman banjir tersebut lantaran saat ini tengah berlangsung pandemi Covid-19.

"Jangan pas banjir baru kerja. Penanganan banjir ini perlu diantisipasi jauh-jauh hari, harus menyiapkan mitigasi banjir," kata Prasetio dalam keterangannya, Senin (28/9/2020).

"Ini bukan lagi memikirkan kebijakan populer atau tidak populer. Tapi ini kepentingan semua warga, nasib hidup warga Jakarta," tambahnya.

Politikus PDIP itu mengatakan bahwa sejak beberapa tahun lalu mitigasi banjir bukan lagi menjadi program prioritas di Jakarta. Hal Itu terlihat dari pemangkasan pagu penanganan banjir di beberapa tahun terakhir.

Bahkan, lanjut dia, Dinas Sumber Daya Air (SDA) sempat tidak memiliki anggaran untuk penanganan banjir pada tahun ini.

"Saya sudah katakan berkali-kali masalah Jakarta itu dari dulu dua, macet dan banjir, Karena itu saya menyetujui dibentuknya Pansus banjir. Perlu keseriusan untuk masalah banjir ini," jelasnya.

Daerah rawan banjir di DKI Jakarta hingga tahun September 2020 tercatat sebanyak 82 Kelurahan, naik dari awal tahun yang berjumlah 56 Kelurahan.

Menurut Prastio, ketidakseriusan Pemprov DKI dalam penanganan banjir juga tampak pada lemahnya pengawasan pada program revitalisasi trotoar.

Revitalisasi trotoar di sepanjang jalan Pangeran Diponegoro justru mengakibatkan penyumbatan tali air sehingga membanjiri perumahan warga sekitar.

"Di awal tahun lalu Jakarta kembali dikepung banjir. Termasuk di kawasan Menteng Jalan Diponegoro. Penyebabnya karena pelebaran trotoar yang justru tidak memperhatikan saluran yang ada di bawahnya. Kalau sudah seperti ini bagaimana pengawasannya," ungkap Pras.

Pras juga mendorong Pemprov DKI mengoptimalkan alokasi dana pinjaman sebesar Rp12,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pinjaman tersebut dialokasikan untuk tahun 2020 dan 2021 dengan beberapa program prioritas. Selain banjir, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk sejumlah program, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

"Dengan ketersediaan anggaran, sudah saatnya Pak Gubernur memperbaiki manajemen, standar prosedur untuk penanganganan banjir," tuturnya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini