Perda Covid-19, Pemprov DKI Gunakan Pendekatan Sanksi Administrasi

Bima Setiyadi, Koran SI · Rabu 30 September 2020 21:30 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 30 338 2286411 perda-covid-19-pemprov-dki-gunakan-pendekatan-sanksi-administrasi-qOcMwK5z4F.jpg Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (foto: Sindo)

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akan segera memiliki Peraturan Daerah (Perda) penanggulangan Covid-19. Sanksi yang diatur dalam Perda tersebut menggunakan pendekatan administrasi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan, Pemprov DKI Jakarta mengajak pihak eksekutif dan legislatif untuk selalu bersinergi dalam mematangkan konsideran serta harmonisasi antar pasal dalam Perda penanggulangan Covid-19. Hal itu diperlukan untuk memberi kepastian hukum bagi aparat maupun warga, terkait penetapan sanksi agar tidak multitafsir dalam penegakan hukum di lapangan.

"Pada aspek penegakan hukum, dapat kami jelaskan bahwa pengenaan sanksi mengutamakan pendekatan sanksi administratif. Adapun mengenai pengenaan sanksi pidana dilakukan terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan larangan, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Ariza, Rabu (30/9/2020).

 Baca juga: 21 Remaja Positif Covid-19 di Cigombong Bogor Ternyata Santri Ponpes

Ariza menjelaskan, Raperda penanggulangan Covid-19 sudah disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulangi Covid-19 secara komperhensif.

Dia juga berharap materi raperda ini bisa segera dibahas dan ditetapkan sehingga Pemprov DKI Jakarta memiliki perda yang bisa menaungi semua peraturan dan ketentuan terkait penangan covid-19. Sehingga, dapat mempercepat mengurangi penyebaran dan penanggulangan yang lebih baik.

 Baca juga: Isolasi di Graha Wisata TMII, Pasien Covid-19 Tidak Dipungut Biaya

Adapun sanksi administratif yang dicantumkan dalam Perda penanggulangan itu, lanjut Ariza tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 79 Tahun 2020 tentang PSBB. Diantaranya yaitu sanksi progresif dua kali pelanggaran, sanksi Rp 250 ribu bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker, sanksi Rp 50 sampai Rp 150 Juta bagi dunia usaha yang melanggar dan samlai penutupan sementara.

"Sanksi pidana sedang kami atur dengan DPRD dan juga pihak aparat hukum. Karena ketentuan ini harus mengatur pada peraturan Undang undang yang lebih tinggi lagi, dan nanti yang dimungkinkan melakukan sanksi pidana diserahkan pada aparat hukum jadi bukan Pemprov DKI Jakarta," pungkasnya.

Perda tentang penanggulangan Covid-19 sendiri ditargetkan rampung pada 13 Oktober mendatang.

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini