Demo Tolak Omnibus Law, Ribuan Buruh Mogok Kerja di Bekasi

Wisnu Yusep, Okezone · Selasa 06 Oktober 2020 11:31 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 06 338 2289095 demo-tolak-omnibus-law-ribuan-buruh-mogok-kerja-di-bekasi-pp4OI1ist1.jpg Buruh di Bekasi demo tolak Omnibus Law. Foto: Wisnu Yusep

BEKASI – Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Sektor Pekerja - Percetakan Penerbitan Media dan Informatika Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP PPMI SPSI) Kota dan Kabupaten Bekasi melakukan mogok kerja secara nasional pada 6-7-8 Oktober 2020.

Mogok itu dilakukan para buruh di dalam pabrik tempat kerja masing-masing. "Hari ini 6-7-8 mau mogok nasional. Tempatnya di masing-masing pabrik, baik kota dan Kabupaten Bekasi," kata Pengurus Cabang FSP PPMI SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi Heri Sopyan, Selasa (6/10/2020).

Buruh yang melakukan mogok di Kabupaten/Kota Bekasi diperkirakan 6.000 orang dari total sekira 600.000. "Jumlah buruh Kabupaten Bekasi hampir 600.000-an. Data ini tak bisa diakurasi karena pandemi ada PHK," kata Heri.

Ia menjelaskan tujuan aksi mogok tersebut yakni agar Undang-undang Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR RI dicabut. "Harapannya pertama cabut omnibus law yang disahkan kemarin," ungkap Heri.

Baca Juga: Buruh Bakal Demo di Sejumlah Titik, Polres Bekasi Siaga

Menurutnya ada beberapa sikap buruh terhadap Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR RI, pertama pekerja tidak bisa menaruh kepercayaan lagi terhadap DPR RI dan Pemerintah. Kedua, buruh akan terus melakukan pergerakan agar Omnibus Law tetap dicabut.

"Kita akan melakukan sekuat-kuatnya, sehormat-hormatnya untuk mencabut Omnibus Law, baik dengan cara litigasi dan non litigasi. Sampai saat ini teman-teman buruh dari lintas SP melakukan koordinasi dan kegiatan untuk bagaimana caranya Omnibus Law bisa dicabut dan kembali ke UU yang sebelumnya," jelas dia.

Bila aspirasinya tak didengar juga, Heri mengatakan pihaknya akan melakukan non-litigasi yakni ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Judicial Review.

"Itu yang paling terakhir, kalau memang gagal ini akan jadi kemarahan besar, nantinya teman-teman buruh kalau itu dirasakan para buruh. Nanti apakah setelah dirasakan akan bertambah marahnya, kita belum tahu. Tapi dari kami di serikat non-litigasi misal seperti hari ini kita lakukan mogok nasional. Dan non litigasinya kita lakukan jalur MK lewat JR," katanya.

Baca Juga: Beredar Surat Pembatalan Aksi Mogok Nasional Buruh, KSPI: Hoaks

Bagaimana dengan risiko PHK karena nekat mogok kerja? Heri mengatakan, "Kalau misalkan temen-temen mogok nasional, tetapi perusahaan gak mau, memang risikonya banyak. Kita sudah memprediksikan risiko itu. Risiko PHK karena mogok nasional melanggar UU yang ada, itu sudah kita perhitungkan," ucap dia.

(abp)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini