Tolak UU Omnibus Law, Ratusan Buruh di Bekasi Blokade Jalan

Wisnu Yusep, Okezone · Selasa 06 Oktober 2020 13:57 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 06 338 2289205 tolak-uu-omnibus-law-ratusan-buruh-di-bekasi-blokade-jalan-DtCY0PgmXa.jpg Aksi buruh blokade jalan di Bekasi (foto: Okezone.com/Wisnu)

BEKASI – Ratusan buruh di kawasan Cikarang Utara melakukan swiping ke sejumlah pabrik. Aksi saling mengajak buruh itu terjadi ketika mereka menggelar aksi serentak menolak pengesahan UU Omnibus Law.

Pantauan Okezone di lokasi simpang SGC Jalan RE. Martadinata, ratusan buruh itu memblokade jalan tepat mengarah ke Terminal Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Aksi para buruh itu mengakibatkan kemacetan panjang. Mereka terlihat bersorak-sorak, sambil memainkan gas kendaraan roda dua yang mereka bawa.

 Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, Sejumlah Buruh Demo di Kawasan Industri Pulogadung 

Seperti yang terlihat di Jalan Warung Bongkok, Cikarang Barat, kendaraan roda dua yang dibawa parah buruh itu menutup sebuah tugu, yang juga merupakan jalan penghubung Kota dan Kabupaten Bekasi itu.

Mereka terlihat memainkan gas kendaraanya sambil bersorak-sorak. Di sisi lain, kendaran yang ingin melintas pun tertahan.

 Baca juga: Mogok Kerja, Buruh di Bogor: Solidaritas Menolak UU Omnibus Law 

Hingga berita ini diturunkan, aksi para buruh itu pun terus belangsung. Aksi para buruh ini dilakukan buntut dari pengesahan UU Omnibus Law yang telah diketok di DPR menjadi UU Onimbus Law.

Sementara, ratusan buruh juga menggelar aksi di sejumlah titik Kota Bekasi. Mereka menuntut agar pengesahan UU Omnibus Law dicabut.

 

Buruh juga sempat mengepung kantor Wali Kota Bekasi. Aksi mereka pun membuat kemacetan panjang yang mengarah ke Tol Bekasi Barat. Begitu juga yang mengarah ke Summarecon.

"Jadi kita juga sudah menyampaikan beberapa poin yang intinya UU Omnibus Law akan menyengsarakan pekerja di Kota Bekasi," kata Kuncir salah satu pimpinan cabang FSP KEP SPSI Kabupaten dan Kota Bekasi kepada wartawan, Selasa (6/10/2020).

Karena UU Omnibus Law sudah disahkan DPR dan Pemerintah, maka dalam dua hari kedepan pihaknya akan terus melakukan penolakan dan menuntut pemerintah membuat Perppu.

"Jadi akan menyuarakan penolakan Omnibus Law dan mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Perppu terkait penolakan Omnibus Law, ini mungkin awal dari pergerakaan kami," kata dia.

Tidak menutup kemungkinan, dihari selanjutnya SPSI akan turun ke jalan untuk menyuarakan setiap hari penolakan pengesahan Omnibus Law. "Bahkan setiap dekit kami akan melakukan propaganda-propaganda perlawanan terhadap UU Omnibus Law," jelas dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini