Share

Dihadang Polisi, Ratusan Buruh dari Tanjung Priok Gagal Demo di Kawasan Pulogadung

Okto Rizki Alpino, Sindonews · Selasa 06 Oktober 2020 17:36 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 06 338 2289384 dihadang-polisi-ratusan-buruh-dari-tanjung-priok-gagal-demo-di-kawasan-pulogadung-duaghFQ8tO.jpg Buruh dari Tanjung Priok, Jakarta Utara dihadang polisi saat menuju kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur (Foto: Okto Rizki Alpino)

JAKARTA - Ratusan buruh dari Tanjung Priok, Jakarta Utara yang hendak menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) di Jalan Pulolio, Cakung, Jakarta Timur gagal menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (6/10/2020). Ratusan buruh yang tergabung dalam berbagai serikat ini datang menggunakan sepeda motor, namun mereka dihadang polisi saat memasuki kawasan JIEP.

Kapolsek Cakung, Kompol Satria mengatakan, pihaknya hanya menjalankan tugas agar tidak ada keramaian di sekitar kawasan JIEP. Oleh karena itu, polisi harus membubarkan aksi unjuk rasa tersebut.

"Hari ini di kawasan indutri Pulogadung tidak ada demo, tidak ada unjuk rasa. Massa buruh dari kawasan industri Pulogadung sudah lebih dulu membubarkan diri, tapi massa dari Tanjung Priok ini ingin bergabung," kata Kompol Satria di Cakung, Jakarta Timur.

Baca Juga: Buruh Demo UU Omnibus Law, Lalu Lintas di Tangerang Dialihkan 

Demo Buruh

Saat polisi menghalau massa aksi, pihak kepolisian sempat bersitegang dengan para buruh. Beruntung insiden itu tak berlangsung lama lantaran buruh langsung membubarkan dengan tertib.

"Saya jelaskan di kawasan Industri Pulogadung ini tidak ada demo atau unjuk rasa. Mereka bisa menerima dan kembali ke tempatnya masing-masing," ujarnya.

Baca Juga:  289 Polisi Amankan Ribuah Buruh yang Demo UU Omnibus Law di Serang

Sebelum membubarkan diri, buruh sempat melakukan orasi menolak RUU Cipta Kerja yang kini sudah disahkan menjadi Undang-Undang. Mereka mengkritisi keputusan anggota DPR RI yang seenaknya mengetok palu tanpa memikirkan dampak yang akan diterima buruh. Tak hanya itu mereka menilai Pemerintah dan anggota DPR RI hanya memikirkan kepentingan para investor asing ketimbang kesejahteraan rakyat.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini