DPRD DKI Targetkan RUU Penanggulangan Covid-19 Disahkan 13 Oktober

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Kamis 08 Oktober 2020 14:14 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 08 338 2290409 dprd-dki-targetkan-ruu-penanggulangan-covid-19-disahkan-13-oktober-gKlbwIVRrA.jpg Foto: Illustrasi Shutterstock

JAKARTA - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI, menargetkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Penanggulangan Covid-19 disahkan pada Rabu 13 Oktober 2020.

"Iya (ditargetkan 13 Oktober). Ini kan tidak ada kekosongan hukum di sini. Sebelum Perda ini ditetapkan Pergub-Pergub itu masih berlaku. Jadi tidak ada kekosongan," kata Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, Kamis (8/10/2020).

 Baca juga: Polisi Minta Massa Batalkan Aksi untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Pantas menambahkan, setelah Perda Penanggulangan Covid-19 disahkan, maka Pergub yang diterbitkan untuk penanggulangan Covid-19 tidak berlaku lagi.

"Jadi tidak menimbulkan dampak kekosongan hukum," singkatnya.

 Baca juga: Klaster Epson Positif Covid-19 Tembus 1.381 Orang 

Politisi PDIP itu menambahkan, Perda Penanggulangan Covid-19 juga akan mengatur bansos kepada warga DKI Jakarta, saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut dia, usulan tersebut datang dari Pemprov DKI Jakarta.

"Itu sesuai usulan eksekutif juga," tuturnya.

 

Sebelumnya, Pantas mengatakan bahwa pihaknya tengah merevisi redaksi setiap draft Raperda Covid-19.

Menurut dia, banyak pasal yang telah didrop dari Raperda Penanggulangan Covid-19. Sebelumnya terdapat 38 Pasal Raperda Covid-19, namun saat ini hanya bersisa 20-an.

"Ya 20-an lebih karena supaya lebih enak. Tadi masih ada yang dobel-dobel atau ada juga beberapa norma-norma baru yang kita tambahkan," kata Pantas di DPRD DKI Jakarta, Rabu 7 Oktober 2020.

Dia menambahkan, DPRD juga meminta dilibatkan dalam keputusan dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya, parlemen Kebon Sirih merupakan repersentasi dari warga Ibu Kota.

"Norma yang kita tambahkan antara lain karena kebijakan-kebijakan PSBB yang merupakan kewenangan kepala daerah itu berdampak terhadap seluruh masyarakat DKI Jakarta maka kita berharap DPRD sebagai representasi masyarakat dilibatkan, paling tidak didengar dalam penetapan PSBB tersebut," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini