Klarifikasi Disdik DKI, Belum Ada Sekolah Tatap Muka saat PSBB Transisi

Bima Setiyadi, Koran SI · Minggu 11 Oktober 2020 15:52 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 11 338 2291902 klarifikasi-disdik-dki-belum-ada-sekolah-tatap-muka-saat-psbb-transisi-HhaKVAFuix.jpg Ilustrasi (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengklarifikasi terkait kegiatan tatap muka di sekolah pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi yang kembali diterapkan di Ibu Kota. Disdik menyatakan, selama diberlakukannya PSBB transisi, kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara daring.

Sekertaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Susi Nurhati mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum ada rencana membuka sekolah untuk kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.

"Belum ada," kata Susi Nurhati kepada wartawan, Minggu (11/10/2020).

Kendati belum ada rencana membuka sekolah untuk kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, Pemprov DKI Jakarta mengatur kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) 101 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Pergub 79 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Salah satu pasalnya memperbolehkan kembali dunia pendidikan beraktifitas.

Pergub 101 Tahun 2020 yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu berlaku pada masa PSBB transisi yang resmi diberlakukan kembali mulai Senin 12 Oktober.

Pada pasal 9 berbunyi, Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan belajar mengajar wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:

a. Menerapkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan lainnya;

b. Mewajibkan peserta didik dan tenaga kependidikan menggunakan masker;

c. Melakukan pengukuran suhu tubuh bagi peserta didik dan tenaga kependidikan;

d. Mewajibkan peserta didik dan tenaga kependidikan untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas;

e. Melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar peserta didik atau tenaga kependidikan;

Baca Juga : Jakarta Terapkan PSBB Transisi, Sekolah Boleh Buka dengan Protokol Covid-19

f. Membersihkan area sekolah atau institusi pendidikan lainnya, dan lingkungan sekitar;

j. Mengimbau orang tua untuk melarang anaknya selaku peserta didik melakukan aktivitas berkumpul yang berpotensi melanggar protokol Covid-19; dan
k. Membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan Covid-19.
Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol pencegahan Covid-19 di sekolah dan institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
"Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait," seperti yang dikutip dalam Pergub 101 Tahun 2020, Minggu (11/10/2020).

g. Melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan permukaan benda/barang di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan lainnya secara berkala;

h. Memberikan sanksi kepada peserta didik dan tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan protokol pencegahan Covid-19;

i. Melarang peserta didik yang melakukan aktivitas berkumpul yang berpotensi melanggar protokol Covid-19;

j. Mengimbau orang tua untuk melarang anaknya selaku peserta didik melakukan aktivitas berkumpul yang berpotensi melanggar protokol Covid-19; dan

k. Membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan Covid-19.

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol pencegahan Covid-19 di sekolah dan institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

"Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait," seperti yang dikutip dalam Pergub 101 Tahun 2020.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini