Penerapan PSBB Transisi Harus Didukung Daerah Penyangga DKI

Puteranegara Batubara, Okezone · Senin 26 Oktober 2020 05:30 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 26 338 2299413 penerapan-psbb-transisi-harus-didukung-daerah-penyangga-dki-aDslVPSYOF.jpg Foto: Illustrasi Shutterstock

JAKARTA - Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, terkait penanganan penyebaran virus corona atau Covid-19, di DKI Jakarta harus didukung oleh daerah penyangga.

Menurut Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, apabila daerah penyangga DKI tidak mendukung, maka penyebaran virus corona masih tetap akan terjadi.

"Dan yang membuat PR (pekerjaan rumah) DKI adalah kontribusi daerah penyangga ini yang sampai sekarang saya kira masih belum juga berubah," kata Dicky kepada Okezone, Jakarta, Senin (26/10/2020).

Baca juga:

PSBB Transisi Diperpanjang, Bagaimana Nasib Ganjil-Genap di Jakarta?

PSBB Transisi Jakarta Diperpanjang, Anies Sebut Kasus Covid-19 Melandai


Dicky menyebut, bentuk dukungan daerah penyangga adalah membuat kebijakan yang bisa memperketat trasmisi atau perpindahan masyarakat antar-kota.

Dengan adanya mobilitas yang tinggi, kata Dicky, potensi masifnya penambahan penyebaran virus corona masih akan terus terjadi.

"Capaian di daerah peyangga ini masih belum setara belum juga merata dengan DKI. Jadi ini yang berbahaya juga karena pergerakan mereka enggak dibatasi untuk masuk dan keluar DKI," ujar Dicky.

Sebelumnya dikutip dari laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemprov DKI, PSBB Masa Transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif, resmi diperpanjang selama 14 hari, terhitung tanggal 26 Oktober sampai 8 November 2020.

“Ini sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan kasus COVID-19. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1020 Tahun 2020,” demikian keterangan dalam laman PPDI.

Pada keputusan tersebut, jika tidak terdapat peningkatan kasus yang signifikan selama perpanjangan PSBB Masa Transisi ini, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi, maka akan dilanjutkan perpanjangan selama 14 hari berikutnya.

Namun, apabila terjadi peningkatan kasus secara signifikan, maka pemberlakuan PSBB Masa Transisi ini dapat dihentikan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini