Soal Kisruh Pemekaran RW 07 di PIK, Camat Penjaringan Irit Bicara

Tim Okezone, Okezone · Selasa 17 November 2020 21:01 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 17 338 2311279 soal-kisruh-pemekaran-rw-07-di-pik-camat-penjaringan-irit-bicara-vgb8OahueL.jpg Foto: Dok warga Kapuk

JAKARTA - Rencana pemecahan dan pengesahan Rukun Warga (RW) baru yang berlokasi di kelurahan Kapuk Muara, tepatnya di Perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) terus menjadi polemik di masyarakat.

Diketahui sebelumnya, tokoh masyarakat RW 07, Wisnu W Petololo mengklaim bahwa pemecahan kepengurusan RW 07 dinilai cacat hukum. Menurut Wisnu, Camat dan Lurah telah menyetujui Pemekaran RW, namun menunda pemilihan Ketua RT dan Ketua RW hasil pemekaran dengan alasan Surat Edaran Sekda Nomor 51/SE/2020.

"Itu suatu keajaiban di bawah matahari,” tegas Wisnu.

Baca juga:

Tokoh Masyarakat Tolak Pembentukan RW Baru di Kapuk Muara


Semetara itu, Warga RW 07 yang enggan menyebutkan namanya itu pun mendapatkan informasi, jika sejumlah oknum telah melakukan road show ke setiap RW yang diduga dilakukan pengurus RW 011 kepada tiap RW yang ada di wilayah kelurahan Kapuk Muara lainnya.

"Dengan alasan perkenalan dengan membawa sembako, ini kan sudah melanggar PSBB," ketusnya.

Sementara itu, Camat Penjaringan Devika Romadi saat diminta klarifikasi terkait hal tersebut mengatakan, bahwa semua sudah dijawab tertulis oleh Lurah Kapuk Muara.

”Semua sudah dijawab tertulis oleh Lurah Kapuk Muara,” singkat Devika.

Diketahui, kisruh pemecahan RW diawali dengan adanya misinterpretasi terhadap Pergub Nomor 171 Tahun 2016. Sebagian warga RW 07 menginginkan bahwa pemecahan harus mengacu pada Pergub Nomor 171 tahun 2016, terutama Pasal 9 yang berbunyi pemecahan dan penggabungan RW dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat dan diusulkan ke Lurah. Kepala Kelurahan atau camat harus melaksanakan Pasal 9 Ayat 3 terlebih dahulu ketika sudah deadlock dalam musyawarah baru melihat pasal selanjutnya.

Warga menilai Lurah terlalu prematur menggambil Pasal 14 untuk melegalkan pemecahan RW tersebut.

”Pergub 171 Nomor 2016 ada kesatuan yang utuh, jangan diparsialkan demi mencari kebenaran,” tegas Wisnu.

Sementara itu, Direktur Pusat Hukum dan Hak Azasi Manusia (Paham), Sabarudin mengatakan, bahwa Pergub harus di interprestasikan pasal demi pasal jangan diparsialkan dan lurah harus membuka sistem keterbukaan administrasi.

”Lurah itu pamong bekerja berdasarkan aturan, bukan berdasarkan interprestasi sendiri, Pergub jangan di parsialkan sekarang pertanyaanya apakah sudah ada rapat atau belum,” kata Sabarudin.

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini