Tiru Jakarta, Bekasi Denda Warga yang Beri Uang ke Pengemis dan Pengamen

Abdullah M Surjaya, Koran SI · Rabu 18 November 2020 16:57 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 18 338 2311825 tiru-jakarta-bekasi-denda-warga-yang-beri-uang-ke-pengemis-dan-pengamen-Prf53CI2V7.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkotr) Bekasi coba meniru rancangan peraturan daerah seperti DKI Jakarta dengan memberi sanksi atau denda bagi warganya yang memberi uang kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Sebab, keberadaan pengemis dan pengamen merusak estetika wajah Kota Bekasi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI punya payung hukum berupa (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang dijadikan payung hukum untuk menindak masyarakat yang masih memberi uang kepada pengemis. Pada Pasal 40 disebutkan setiap orang atau badan dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil.

Baca Juga:  Dijaring Petugas, Gelandangan Ini Kantongi Uang Rp7 Juta

Larangan juga berlaku jika menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. Pasal tersebut juga melarang warga membeli ke pedagang asongan dan memberi uang atau barang ke pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di wilayah DKI Jakarta.

"Nah, kita sekarang sedang merancang Perda itu, nanti sama seperti Jakarta kita denda warga yang memberikan uang kepada pengemis dan pengamen," kata Kasatpol PP Kota Bekasi, Abi Hurairah, Rabu (18/11/2020).

Denda itu bukan hanya dikenakan terhadap warga yang memberikan uang kepada PMKS. Namun, PMKS yang kedapatan mengemis di tempat umum juga akan diberikan sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa denda ataupun hukuman lainya.

Baca Juga:  Mengemis di Lampu Merah, Bocah Ini Diamankan Petugas tapi Adiknya Dibawa OTK

Dengan adanya Perda ini, Satpol PP bisa lebih leluasa menindak PMKS di jalanan. Alhasil jumlah PMKS pun bisa berkurang secara perlahan.

Saat ini, kata dia, Perda itu masih dalam rancangan dan diperkirakan akan rampung tahun depan untuk selanjutnya di implementasikan dilapangan."Kemungkinan tahun depan rampung naskahnya. Ini baru berupa rancangan peraturan daerah, dan secepatnya ingin segera berlaku," tegasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini