Pemkot Bogor Izinkan Sekolah Tatap Muka 11 Januari, Ini Syaratnya

Putra Ramadhani Astyawan, Okezone · Sabtu 21 November 2020 20:12 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 21 338 2313730 pemkot-bogor-izinkan-sekolah-tatap-muka-11-januari-ini-syaratnya-GhU12tyhYF.jpg Wali Kota Bogor Bima Arya (Foto : Humas Pemkot Bogor)

BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memastikan bahwa kegiatan belajar di sekolah akan kembali dibuka secara bertahap mulai 11 Januari 2021. Namun, prinsipnya tetap harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik.

"Prinsip yang paling utama adalah kesehatan dan keselamatan. Jadi pembelajaran tatap muka hanya bisa dijalankan dengan 2 prinsip utama ini. Tadi saya bersama-sama dengan dewan pendidikan, KCD provinsi, Dinas Pendidikan, Dinkes, Kemenag, Badan Musyawarah Perguruan Swasta, menyepakati bahwa kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka mulai 11 Januari 2021 bertahap," kata Wali Kota Bogor Bima Arya kepada wartawan, Sabtu (21/11/2020).

Bima menjelaskan, proses tersebut hanya akan dilakuka kepada sekolah yang telah siap terkait protokol dan fasilitas kesehatannya. Sekolah bisa mengajukannya kepada Pemkot Bogor dan harus disetujui oleh komite sekolah masing-masing.

"Dimulai dulu bagi sekolah yang siap. Sekarang sekolah diminta menyiapkan dan menyampaikan permohonan kepada Pemkot. Hanya akan disetujui apabila permohonan itu disekapati oleh komite sekolah, komite sekolah gak setuju ga bisa jalan. Lalu melengkapi daftar periksa, jadi ada ceklis yang harus dipenuhu terkait prokes dan faskesnya," jelasnya.

Baca Juga : Di Tengah Keterbatasan, Anak Buruh Tani Ini Berhasil Raih Gelar Doktor

Baca Juga : Kasus Positif Covid-19 di DKI Jakarta Pecah Rekor

Selain itu, sekolah juga harus secara gamblang untuk menjelaskan konsep pembelajarannya seperti apa. Peserta didik yang masuk sekolah juga tetap dibatasi.

"Konsep sistem pengajarannya juga harus jelas seperti apa dan ada beberapa opsi yang sekarang dirumuskan Disdik, Opsinya mungkin adalah hybrid atau campuran antara PJJ dan pembelajaran tatap muka. Jadi bukan berarti tatap muka normal langung, tidak. Tetapi masih diselingi PJJ dan kapasitasnya antara 30 persen sampai 50 persen," ungkap Bima.

Terpenting adalah memastikan lingkungan sekolahnya menunjang jangan sampai peserta didik aman di sekolah tetapi berkerumun di luar. Juga harus dipastikan sarana transportasi umum yang digunakan peserta didik dari rumah ke sekolah.

"Jd sekarang Disdik akan lakukan sosialisasi. TOR-nya apa saja terkait prokes. Tapi kuncinya adalah hanua bisa berjalan suatu sekolah kalau disetujui komite sekolah dan apabila komite sekolahnya mendukung, tetapi ada wali murid yang tidak setuju, anak itu tidak wajib (sekolah)," kata Bima.

Izin orang tua menjadi syarat yang utama. Apabila ada perkembangan kasus terpapar positif, pasti akan dikaji ulang. "Mal saja bisa kita tutup, apalagi sekolah yang tentunya sangat menentukan kelangsungan anak kita," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini