Polisi Naikkan Status Penyidikan Kasus Kerumunan Habib Rizieq di Megamendung

Muhamad Rizky, Okezone · Kamis 26 November 2020 11:24 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 26 338 2316484 polisi-naikkan-status-penyidikan-kasus-kerumunan-habib-rizieq-di-megamendung-hLFWmfKNWa.jpg Foto: Illustrasi Okezone.com

JAKARTA - Polda Jawa Barat telah menaikkan status kerumunan acara Habib Rizieq Shihab di kawasan Megamendung, Bogor pada 13 November lalu ke proses penyidikan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jawa Barat, Kombes Erdi A Chaniago membenarkan adanya penetapan naiknya status tersebut dari penyelidikan ke penyidikan.

"Sudah sudah naik ke tahap penyidikan," kata Erdi saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (26/11/2020).

Baca juga:

Meskipun Ditolak Sejumlah Daerah, FPI: Habib Rizieq Akan Tetap Safari Dakwah   

Kasus Kerumunan Habib Rizieq Belum Ada Tersangka, Polisi: Tak Bisa Buru-Buru   

Najwa Shihab dan Mantu Habib Rizieq Siap Hadir untuk Klarifikasi   

Erdi menuturkan, naiknya status tersebut dilakukan setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap belasan orang terkait acara tersebut. Dari sana polisi kemudian menilai kasus dapat naik ke penyidikan.

"Kalau tidak salah 15 atau 17 (saksi) sudah dimintai keterangan itu," ujarnya.

Kendati begitu kata Erdi, hingga saat ini belum ada tersangka dalam kasus kerumunan yang diduga melanggar protokol kesehatan tersebut.

"Belum, belum baru naik ke penyidikan saja (terkait pelanggaran karantina) ya," terangnya.

 

Sebagaimana diketahui, kerumunan acara Habib Rizieq Shihab terjadi di Pondok Pesantren Alam Agrikultural Markaz Syariah DPP FPI, di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor.

Dalam acara tersebut terjadi kerumunan massa untuk menyambut imam besar FPI tersebut. Padahal saat itu Bogor masih menerapkan PSBB adaptasi kebiasaan baru (AKB) yang mana salah satu aturannya masih membatasi perkumpulan.

Alhasil akibat kejadian itu Kapolda Jabar Irjen Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya karena dinilai tak menegakkan protokol kesehatan.

Selain itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan beberapa pihak yang dirasa bertanggungjawab atas kegiatan tersebut ikut dimintai keterangan oleh penyidik polisi.

Adapun dalam kasus ini polisi menggunakan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Pasal 216 KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini