Muncul Petisi "Tolak Kenaikan Gaji DPRD DKI", Sudah Diteken Lebih 1.000 Orang

Bima Setiyadi, Koran SI · Jum'at 04 Desember 2020 09:39 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 04 338 2321422 muncul-petisi-tolak-kenaikan-gaji-dprd-dki-sudah-diteken-lebih-1-000-orang-LqWaoVfNL5.jpg Petisi tolak gaji DPRD DKI (Foto: Tangkapan layar change.org)

JAKARTA - Usulan kenaikan gaji DPRD DKI Jakarta menuai polemik. Kali ini, penolakan datang dari masyarakat dengan petisi 'Tolak Kenaikan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI'. 

Petisi yang diunggah di website www.change.org tersebut beredar ramai di jagat maya. Petisi diunggah sejak Kamis 3 Desember 2020 malam itu sudah ditandatangani lebih dari seribu orang hingga Jumat 4 Desember 2020 pagi. 

Baca Juga: DPRD DKI Jadi Bulan-bulanan Warganet Gegara Usulan Naik Gaji

Petisi itu dibuat oleh Miraj Yusuf Al Farisy yang ditujukan kepada DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta. Dalam pesannya, Miraj menuliskan kegelisahan dirinya mendengar kenaikan gaji dan tunjangan wakil rakyat di tengah rakyat yang kesulitan karena pandemi.

"Pekan ini hati saya seperti tersayat mendengar kabar gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI bakal dinaikkan gila-gilaan," tulisnya seperti yang dikutip dalam petisi, Jumat (4/12/2020).

Sebelumnya, anggota DPRD sudah menerima Rp129 juta setiap bulan, belum lagi tunjangan-tunjangan lain. Dari berita-berita terpercaya, kata Miraj, total gaji, tunjangan, dan dana kegiatan per Anggota DPRD akan naik, dari sekitar Rp2,7 miliar menjadi sekitar Rp8,38 miliar per tahun

Artinya, lanjut Miraj, tiap anggota DPRD memperoleh hampir Rp700 juta per orang per bulan dari dana APBD. Total anggaran mencapai Rp888,68 miliar untuk 106 anggota. Sedikit lagi 1 triliun!

Penolakan juga dilontarkan Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar yang menegaskan, partainya menolak kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta. Dia berharap mata anggaran itu pada akhirnya dicoret. Micharl membandingkan keinginan anggota DPRD DKI di tengah nasib tunjangan ASN DKI yang ikut dipotong karena pandemi.

Baca Juga: RKT DPRD DKI Jadi Rp888 Miliar Dinilai Tidak Wajar di Pandemi Covid-19 

Sementara, ada banyak warga Jakarta yang setiap hari hanya bisa membawa pulang Rp50 ribu ke rumah. Sebulan, cuma Rp1,5 juta.

"Di masa pandemi ini, banyak sekali rakyat Jakarta yang terpuruk.Di-PHK atau dirumahkan atau usaha mereka amblas. Kok ini para anggota DPRD justru menaikkan gaji dan tunjangan buat diri mereka sendiri?," keluhnya.

"Mohon diingat, kenaikan gaji dan tunjangan itu menggunakan uang pajak rakyat. Kami, sebagai rakyat, tidak ikhlas uang itu dipakai memperkaya diri anggota dewan," tambahnya.

Miraj berharap hati para anggota DPRD terketuk. Orang-orang yang terpuruk karena pandemi itu nyata. Tinggal tidak jauh dari mereka berkantor.

"Saatnya nurani bicara. Tolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta!," serunya.

Beragam komentar mendukung petisi tersebut. Diantaranya yaitu Seno Andy Pratomo.

"Sangat tidak mencerminkan perikemanusiaan,Saat masyarakat berjuang untuk bebas dari pandemi, mereka memupuk gaji,, Semoga kau ingat akan Tuhanmu," tulisnya.

"Sesuatu yg diluar kepantasan dan kewajaran. Apalagi disaat rakyat sedang sgt menderita karena pandemi Cobid19. Harus ditolak !," sambung Thobias Djadji

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini