JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menekankan bahwa kerja PPP ke depan adalah kerja elektoral. Dia mengatakan target yang diberikan oleh konsultan PPP minimal 11 juta suara di pemilu. Namun, setidaknya 15 juta suara yang harus dicapai di Pemilu 2024.Â
“Kalau kita mau target yang biasa-biasa saja, menurut hitungan saya, suara itu kalau tidak salah Kang Eep 15 jutaan. Kita harus sampai angka 15 juta. Luar biasa. Tapi pada waktu itu pemilih sekitar 180 juta. Jadi ini penting sekali,” katanya saat penutupan Muktamar ke-IX, Minggu (20/12/2020).
Baca Juga:Â Â Muktamar PPP, Ma'ruf Amin: Semoga Selalu Jadi Pelopor Toleransi Umat BeragamaÂ
Dia ingin agar kerja elektoral dikerjakan sejak dini sebelum pemilu 2024. Di mana, kerja elektoral haruslah mikro, detail, terukur, terencana, dan tersusun dengan rapi. Sehingga kita punya master plan untuk sampai di 2024, kemudian kita punya detail plan di setiap semesternya, di setiap bulannya. Bahkan, kita dapat dua mingguannya, terukur apa yang bisa didapat. Jadi tidak bisa kita taken for granted, “ paparnya.
Pada kesempatan itu, CEO Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah mengatakan, biasanya survei PPP sering dianggap nol koma atau satu koma. Namun dari hasil survei terbaru, PPP memiliki elektabilitas 4% dengan margin of error 1,96%.
“Jadi dengan demikian. Kalau pak suharso dan teman-teman begitu optimis dan yakin bahwa 5% yang kemungkinan parliamentary threshold baru akan dilewati PPP bukan tanpa alasan. Kalau hari ini 4%, setelah ini kan tidak tidur. Bekerja. Kita ikhtiar. Dan kata ketum ikhtiar tidak pernah menghianati hasil,” ujarnya.
Baca Juga:Â Â Tutup Muktamar, Suharso Ingin PPP Miliki Mental PemenangÂ
Eep menyampaikan bahwa secara umum sejak 1999, elektabilitas PPP secara umum menurun. Hanya naik sekali saat pemilu 2004. Dia mengatakan bahwa target PPP ke depan adalah membalikan grafik yang menurun ini jadi meningkat.
“Target awal 11.329.906 suara. Kenapa jumlahnya begitu? Karena suara tertinggi PPP (tahun 1999) 11.329.905. Kalau dulu bisa kenapa sekarang tidak bisa,” pungkasnya.
Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP
(Ari)