Kader Minta Dana Banpol Naik, PSI Bakal Klarifikasi

Bima Setiyadi, Koran SI · Sabtu 26 Desember 2020 06:14 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 26 338 2334013 kader-minta-dana-banpol-naik-psi-bakal-klarifikasi-ppErmcJ9E2.jpg PSI minta dana banpol dinaikkan. (tangkapan layar/Ist)

JAKARTA - Tim Media Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta akan menjelaskan beredarnya video rekaman suara anggota Fraksi yang meminta kenaikan dana Bantuan Politik (Banpol) pada Sabtu (26/12/2020). Hal itu dikatakan saat tim MNC news menanyakan penjelasan PSI terkait video tersebut.

"Besok ya masih hari raya juga soalnya," kata Vennie salah satu Tim Media Fraksi PSI Jakarta melalui pesan singkatnya, Jumat (25/12/2020).

Diketahui sebelumnya, beredar video berisi meme dan rekaman suara anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta kenaikan dana bantuan politik (banpol). PSI berharap kenaikan dana banpol dapat memenuhi operasional partai.

Dalam video berdurasi 1.25 detik itu, terlihat foto anggota Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana berikut rekaman suaranya yang secara terang-terangan meminta kenaikan banpol untuk tahun anggaran 2021.

"Untuk Kesbangpol karena sudah disampaikan ke saya Pak, mungkin saya harus sampaikan ke sini juga. Apakah mungkin jika dana banpol itu dinaikan pak?," kata William seperti yang dikutip dalam video tersebut, Jumat (25/12/2020).

Baca Juga : Beredar Rekaman Suara PSI Minta Dana Banpol Naik Rp20.000 Per Suara

William menjelaskan, saat ini dana Banpol itu Rp5000 per suara. Menurutnya, PSI mengusulkan dana Banpol dinaikkan setinggi-tingginya. Hal itu guna memenuhi operasional partai.

"Kita sih maunya, kalau (PSI) mengusulkan Rp 7000 lah gitu/Rp 20.000 ribu atau ceban (Rp 10.000) gitu. Tapi yang realistis saja Pak, bisa tidak kita naikkan di tahun 2021?" tanyanya.

Di akhir video tertulis bahwa suara PSI di Jakarta mencapai 404.508. Apabila di kali Rp20.000, artinya PSI minta dapat Rp8 miliar duit APBD di masa Pandemi ini.

Usulan kenaikan dana Banpol itu bertolak belakang dengan kritik keras yang dilontarkan PSI terhadap kenaikan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) DPRD. Apalagi kenaikan RKT itu diisukan sebagai kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta hingga Rp888 miliar.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini